Padang - Instruksi dari Pemerintah Pusat agar Ujian Nasional SMA pada tahun 2017 ini menggunakan sistem komputerisasi, agaknya akan membebani beberapa SMA di Sumatera Barat. Kendala utama yang dihadapi banyak sekolah SMA di Sumbar adalah mengenai ketersediaan Komputer. Untuk ujian Nasional SMA tahun 2017 ini menggunakan sistem UNBK. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya.
Sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumatera Barat belum sepenuhnya siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Informasi ini didapat setelah Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke SMA 1 Kota Solok dan SMA 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Rabu (25/1).
Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Kota Solok Bidang Kesiswaan, Dwi Suyarto, S.Ag, M.Pd kepada rombongan Komisi V DPRD Sumbar yang meninjau sekolah ini, yakni Irsyad Safar, Lc, M.Ed, Hidayat, SS,.MH, Yulfitni Djasiran, SH, Dra, Zusmawati, MM, Endarmy, Darmon, S.Ag, MM dan Marlina Suswati serta kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Prov. Sumbar, Drs. Nasmeri mengungkapkan, dengan jumlah komputer yang masih sangat terbatas, pelaksanaan UNBK ini terasa sangat sulit untuk diterapkan.
"Namun karena ini sudah keputusan pemerintah pusat, mau-mau tidak mau pihak sekolah harus melaksanakannya. Untuk mencukupi kekurangan komputer tersebut, pelaksanaan UNBK ini ditumpangkan pada SMK 1 Kota Solok," terang Dwi Suyarto didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Eli Irmanita,S.Pd .
Dikatakan Dwi Suyarto, seharusnya sebelum diputuskan pelaksanaan UNBK ini perlu dilakukan survey terlebih dahulu terhadap sekolah. Karena dengan keterbatasan anggaran, banyak sekolah yang belum memiliki komputer sesuai dengan jumlah murid yang akan mengikuti ujian. Komputer yang ada di sekolah ini berjumlah 40 unit, dari jumlah ini hanya 20 unit yang bisa dipergunakan. Sementara jumlah siswa yang akan ikut UNBK berjumlah 424 orang.
"SMA 1 Kota Solok ini memang sekolah unggul, tapi komputer yang kami miliki masih kurang jumlahnya dengan jumlah siswa yang akan mengikuti UNBK. Seharusnya sekarang ini minimal harus ada 150 unit komputer. Untuk itu, kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu Anggota DPRD Sumbar agar bisa membantu," ujar Dwi Suyarto.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Syafril, S.Si, SMA 1 Batipuh juga mengalami kendala dengan pelaksanaan UNBK ini. "Jumlah komputer yang ada di sekolah ini sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah siswa kelas XII yang akan mengikuti UNBK ini jumlahnya cukup banyak. Guna mengantisipasi kekurangan tersebut, pelaksanaan UNBK ini juga memanfaatkan komputer yang ada di SMK 1 Padang Panjang," terang Syafril.
Diungkapkan Syafril, jumlah komputer yang ada di sekolahnya sekarang ini ada 20 unit, dari jumlah tersebut ada 5 unit komputer lama yang diupgrade. Idealnya jumlah komputer yang harus dimiliki SMA 1 Batipuh adalah 102 unit. Karena jumlah siswa yang akan ikut UNBK pada tahun ini berjumlah 243 orang.
"Oleh karena itu, kami harap DPRD Sumbar bisa membantu untuk memenuhi kekurangan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan UNBK pada tahun berikutnya kami tidak menumpang lagi," tukas Syafril.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengemukakan, kehadiran Komisi V DPRD Sumbar ke sejumlah SMA di Sumbar ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi sekolah pasca pelimpahan kewenangan dari Pemkab/Pemko ke Pemerintah Provinsi, khususnya persiapan pelaksanaan UNBK yang akan dilaksanakan pada April mendatang.
"Dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sekarang ini, tentunya akan berdampak pada kualitas pendidikan dan mutu lulusan yang akan dihasilkan. Hal ini harus kita pikirkan secara bersama-sama, sehingga kekurangan yang ada ini dapat dicarikan solusinya," ungkap Isyad Safar.
Senada dengan Irsyad, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat juga mengatakan, hasil kunjungan Komisi V ini nantinya akan disampaikan kepada SOPD terkait, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Dan secara bersama akan dicarikan rumusan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ini, sehingga Proses Belajar Mengajar (PBM) lebih bisa ditingkatkan, sehingga lulusan yang dihasilkan pun akan berkualitas dan mampu bersaing.
"Semua persoalan yang Bapak dan Ibu sampaikan ke kami ini tentunya akan kami carikan solusinya bersama Pemprov Sumbar. Mudah-mudahan semuanya itu bisa secepatnya diselesaikan, sehingga tidak ada lagi kendala," tukas Hidayat.(hm/bd)
