Tanah Datar-- Soal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hingga kini Kabupaten Tanah Datar memang tak ada tandingannya. Hasil pemeriksaannya pun, selalu berada di kisaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.
Demikian Pengakuan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatera Barat Dra. Eliza, MM.Ak., CA., Ak, Kamis (23/3), saat Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi menyerahkan LKPD Tahun 2016, di ruangan pertemuan BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang.
Bupati Irdinansyah didampingi Kepala Inspektorat Drs. Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Hendri, B.Ac, dan Kabag Humas serta Protokol Syahril, S.Sos. Sementara Eliza didampingi auditorat dan jajarannya.
“Kabupaten Tanah Datar tercatat merupakan daerah yang menyerahkan LKPD lebih awal dan tepat waktu. Ini merupakan tradisi daerah yang amat kami apresiasi positif. Apalagi, dari hasil pemeriksaan LKPD itu, Tanah Datar berturut-turut sudah empat kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Eliza.
Dikatakan, pada prinsipnya dokumen-dokumen LKPD yang diserahkan Bupati Irdinansyah, sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah yang pelaporannya menggunakan sistem akrual yang diterapkan dalam dua tahun belakangan.
Eliza berjanji, LKPD tahun 2016 yang disampaikan Pemkab Tanah Datar segera akan dilakukan audit dan verifikasi ke lapangan yang dijadwalkan mulai Jumat (24/3) ini. Untuk itu, Eliza meminta Bupati Irdinansyah, agar membatasi frekuensi aktifitas para pejabat terkait ke luar daerah.
“Komunikasi yang baik dan terbangun selama ini, antara Pemkab Tanah Datar dan jajaran BPK Perwakilan Sumbar, patut untuk tetap kita pertahankan. Kami pun berharap, Tanah Datar dapat mempertahankan opini WTP murni. Bila itu terjadi, maka sudah lima kali berturut-turut opini WTP didapat Kabupaten Tanah Datar,” tegasnya.
Bupati Irdinansyah usai menandatangani berita acara penyerahan dokumen LKPD Tahun 2016 kepada Eliza menjelaskan, pihaknya akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran yang disampaikan pihak BPK RI Perwakilan Sumbar, sehingga proses pemeriksaan laporan keuangan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Menurut bupati, pihaknya konsisten menerapkan sistem pembukuan dan pengadministrasian keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau pihak BPK memujikan, kami sebagai daerah yang paling tepat waktu dalam menyerahkan LKPD, maka hal demikian tak terlepas dari kesungguhan jajaran dalam melaksanakan amanah negara.
“Secara pribadi dan selaku bupati, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK Perwakilan Sumbar, karena telah dengan sungguh-sungguh membimbing kami dan mengarahkan agar bisa melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Kepada jajaran BKD Tanah Datar dan segenap OPD, saya juga berterima kasih, karena telah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
LKPD Tahun 2016 yang diserahkan bupati kemarin, merupakan tahun kedua penerapan LKPD berbasis akrual. Item laporannya mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca (Ner), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sementara pada sistem kas yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, yang dilaporkan itu hanya meliputi LRA, LAK, Ner, LAK, dan CALK.
“Kalau dianggap sebagai prestasi kabupaten pertama menyerahkan LKPD 2016 ke BPK itu, tentu patut kita syukuri. Semoga opini WTP yang diperoleh beberapa tahun belakangan secara berturut-turut dapat dipertahankan,” jelas Bupati.(hp)
