SIJUNJUNG - Tim reses Jeffrie Geovanie, anggota DPD RI menggelar tatap muka sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Jorong Pale Nagari Pamatang Panjang Kabupaten Sijunjung, Selasa, (21/3/2017). Pertemuan itu dalam rangka mengetahui kesulitan dan kendala masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pada pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan kritikan terhadap program pemerintah yang sedang berjalan. Aminatul, tokoh setempat mengatakan dalam pembagian BPJS dan KIS banyak yang tidak tepat sasaran, dia menyarankan sebelum pemerintah mengeluarkan program dan kebijakan seharusnya melakukan survey terlebih dahulu yang melibatkan struktural yang ada dipemerintahan, sehingga ketika program itu diluncurkan maka program tersebut memang tepat sasaran.
Riyad yang berprofesi sebagai petani menyampaikan saran bahwa di jorong pamatang panjang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Namun, irigasi untuk pertanian belum berjalan baik. Sehingga ketika tidak ada hujan hasil pertanian menurun bahkan gagal dalam mengelola lahan. Hal ini tentu berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Selain kendala irigasi masyarakat disini juga mengeluhkan tentang susahnya mendapatkan pupuk setelah masa tanam, selain susah harga pupuk yang ada dimasyarakat juga tergolong sangat tinggi.
Jefri yang merupakan perwakilan pemuda menyampaikan, Nagari pematang panjang sekarang terdiri dari 11 jorong, Sebelum kembali kesistem nagari daerah ini terdiri dari 5 jumlah desa. Sementara, dalam undang-undang desa struktur terkecil penerima dana adalah nagari. Dengan demikian, nagari akhirnya mendapatkan dana tidak proporsional seperti desa dimasa lalu. Dia menyarankan hendaknya pemerintah daerah Sumatera Barat atau DPR dan DPD RI memikirkan formulasi supaya dana desa dibagi secara proporsional sesuai dengan sistem pemerintahan sebelumnya.
Tim reses Jefri Geovanie, Benni Inayatullah juga mengusulkan, hendaknya pemerintah sekarang ini lebih memperhatikan falistas olah raga dan kesenian pemuda dimasing-masing nagari dan jorong. Karena hal ini bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemuda. Seperti, meningkatnya pengguna narkoba, semakin tingginya tingkat kejahatan.
Benni selaku Staf Ahli JG sendiri berpendapat bahwa persoalan ketimpangan dana desa yang diterima Sumbar bila dibandingkan dengan provinsi lain tidak diantisipasi dengan cepat maka akan menimbulkan ketertinggalan pembangunan di sumbar. Menurutnya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebaiknya segera memilih solusi antara lain dengan melakukan pemekaran nagari yang tentunya harus memenuhi kriteria 1 nagari dengan penduduk diatas 4000 jiwa. (Rel/put)
