Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi menggelar hearing bersama Aliansi Perjuangan Warga Stasiun (APWS) untuk menindaklanjuti atas rekomendasi yang diajukan DPRD Kota Bukittinggi kepada PT. KAI terkait rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang, Jum’at (19/05).
Hearing yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bukittinggi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bukittinggi, Rusdy Nurman dan didampingi anggota Komisi III DPRD Kota Bukittinggi, APWS mempertanyakan komitmen dari DPRD dalam kelanjutan reaktivasi jalur kereta api Stasiun Bukittinggi.
Perwakilan APWS, Khairunnas, mengatakan Jika memang Pemerintah akan segera mereaktivasi jalur kereta api dari Padang Panjang ke Payakumbuh, masyarakat siap untuk mengosongkan jalur tersebut. Pihaknya menyampaikan hal tersebut untuk mempertegas sikap warga sehingga tidak dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami menyatakan apabila memang kereta api dibangun di Kota Bukittinggi, warga siap untuk mengosongkan, dengan catatan kenapa harus Bukittinggi yang direnovasi atau dibangun terlebih dahulu, sedangkan dari Padang Panjang belum dimulai. Hal tersebut menunjukkan adanya rekayasa dari PT. KAI, ”ucapnya.
Sementara itu, pihaknya menganggap bahwa Pemko terkesan lepas tangan terkait reaktivasi jalur kereta api.
“Dalam pertemuan selanjutnya, kita perlu mengundang Walikota untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan reaktivasi jalur kereta api, mengingat kita semua juga adalah warga Bukittinggi”, tegas Khairunnas.
Selanjutnya, Khairunnas juga menjelaskan bahwa setelah dikumpulkan beberapa warga, semua kartu keluarga yang terdaftar adalah 200 KK, sehingga lebih kurang 800 jiwa yang akan tergusur.
Menanggapi respon masyarakat, Rusdy Nurman menjelaskan bahwa DPRD Kota Bukittinggi telah melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dan PT. KAI pada 14 Mei 2017 yang laku. Dari rapat kerja tersebut, diperoleh beberapa rekomendasi yang intinya Pemko dan DPRD mendukung reaktivasi jalur kereta api dari Padang Panjang hingga Payakumbuh.
“Pemerintah Daerah dan DPRD mendukung penuh kegiatan atau reaktivasi jalur kereta api di Bukittinggi, dengan pertimbangan kereta api merupakan salah satu objek transportasi massa alternatif dan demi menunjang perekonomian Kota Bukittinggi khusus di sektor pariwisata.”
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada PT. KAI untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali serta memohon mengulur waktu terkait eksekusi untuk masyarakat yang terkena dampak jalur kereta api. Terkait rencana PT. KAI bersama dengan anak perusahaan Pertamina PT. Patra Jasa yang ingin melaksanakan emplacement dengan rencana akan membangun Hotel, Balkondes dan renovasi Masjid, kami meminta agar pihak terkait untuk dapat memberikan sosialisasi dan penjelasan yang detail kepada masyarakat yang terkena dampak jalur reaktivasi kereta api. (Put/edy AMOI)
