PADANG—Kabupaten Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penilaian paling diidamkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan aset. Opini WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016, diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Dra. Eliza, MM., Ak., CA, AK. bersama Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ir. Isma Yatun, MT., Senin (22/5), di ruangan pertemuan Gedung BPK Perwakilan Sumbar Padang.
Opini WTP diterima langsung Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi didampingi Ketua DPRD Anton Yondra, SE. Turut hadir pada kesempatan itu Inspektur Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri, Asisten III Bidang Pemerintahan Azwar R, dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tanah Datar.
Isma Yatun memujikan kinerja Pemkab Tanah Datar dalam mengeloa keuangan dan aset daerah. Apalagi, ujarnya, meraih enam kali opini WTP, lima kali di antaranya diterima berturut-turut setiap tahun, merupakan kinerja yang membutuhkan kesungguhan dan kerjasama yang apik di semua lini pemerintahan.
“Opini WTP yang diperoleh untuk LHP Tahun Anggaran 2016 ini merupakan momentum terbaik bagi Pemkab Tanah Datar. Opini tersebut menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami di jajaran BPK RI yang punya visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.
BPK memberi apresiasi luar biasa terhadap Pemkab Tanah Datar, menurut Isma Yatun, karena dalam dua tahap penerapan pelaporan keuangan dan aset pemerintah menggunakan sisem akrual, opini WTP tetap diraih.
Diakui, kinerja Pemkab Tanah Datar dalam mengelola keuangan terbilang terbaik di Sumbar. WTP, tegasnya, merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.
Dalam sistem baru yang berbasis akrual, tegasnya, ada tujuh kelompok laporan yang diperiksa BPK, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca (Ner), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Isma Yatun mengakui, apa yang dilakukan Pemkab Tanah Datar dalam mengelola keuangan dan aset daerah sudah amat membahagiakan jajaran BPK. Sebab, alasnya, apa yang menjadi visi dan misi BPK telah terealisasi dengan baik di Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Irdinansyah dan Ketua DPRD Anton Yondra mengaku amat bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada jajaran Pemkab Tanah Datar, sehingga opini WTP yang sudah berulang kali diperoleh, kini kembali diterima untuk keenam kalinya.
“Ini hadiah terindah untuk pemerintah dan masyakakat Tanah Datar memasuki Ramadhan 1438 H. Semoga raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerja. Pemkab Tanah Datar secara konsisten akan menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, seperti e-planning, e-budgetting, e-monev dan e-procurement,” tegas bupati.
Secara khusus, Irdinansyah dan Anton menyampaikan ucapan terima kepada segenap jajaran BPK, karena telah melakukan pemeriksaan secara jelimet terhadap pengelolaan aset dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Tanah Datar. Kerjasama yang baik, sebut bupati, akan terus ditingkatkan di masa mendatang.
Bupati dan ketua DPRD juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berkat kerja keras rekan-rekan itu, sebut bupati, opini WTP bisa diraih Kabupaten Tanah Datar. “Saya berterima kasih kepada jajaran Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, Inspektorat, dan semua pengelolaan keuangan di seluruh OPD. Buah kerja sama dan komitmen yang kuat, kita kembali meraih WTP. Opini serupa sudah kita peroleh pada 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 ini,” tuturnya.
Ketua DPRD Anton Yondra menegaskan, opini WTP yang diperoleh Pemkab Tanah Datar dari BPK menjadi referensi penting bagi legislatif, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. “Dengan opini WTP ini, DPRD akan semakin terbantu dalam hal menunaikan tugas-tugas di bidang penganggaran dan pengawasan,” sebutnya.
Dikatakan, legislatif akan terus berupaya mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Anton, hal ini menjadi langkah baik untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan, guna mewujudkan visi dan misi daerah menuju Tanah Datar yang madani dengan masyarakat yang sejahtera.
Akhir pekan kemarin, Pemkab Tanah Datar juga memperoleh penghargaan berskala nasional di bidang pelayanan publik, seiring dengan masuknya daerah ini ke dalam Top 99 dari 3.054 unit pelayanan pemerintahan yang ikut berkompetisi mengikuti penilaian serta Tanah Datar menjadi salah satu dari dua daerah bersama Kota Payakumbuh yang lolos dari Sumatera Barat. Penghargaan itu diterima langsung Wakil Bupati Zuldafri Darma dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, di Gresik Jawa Timur.
Penganugerahan Top 99 Pelayanan Publik tersebut dimaksudkan untuk terus mendorong terjadinya perbaikan layanan pemerintah di sektor publik. Hal demikian, ujarnya, menjadi terobosan penting sehingga dapat memicu terjadinya kompetisi positif unit-unit kerja pemerintah dalam memberi pelayanan.(ADV)
