TANAHDATAR -- Kesulitan air selama berbulan-bulan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tidak hanya untuk keperluan pengairan lahan pertanian, namun untuk keperluan mandi, cuci , dan buang hajat pun air susah didapat. Hal tersebut akibat terkendalanya pembuatan bendungan Irigasi Sangki I, di Nagari Pangian, Kecamatan Lintaubuo, Tanahdatar .
Sebanyak 450 hektare lahan kekeringan pun menambah berat derita yang harus ditanggung. Kesabaran pun telah mencapai batasnya. Masyarakat Lintau mengancam akan demo ke Pemprov Sumbar dan Balai Sungai Wilayah V di Padang.
Jumat 19 Mei 2017, puluhan warga Lintau bergabung dalam Komite Masyarakat Peduli Kekeringan Lintau menggelar rapat di Masjid Al Qubro Nagari Pangian, Kecamatan Lintaubuo. Rapat itu dilaksanakan untuk membahas rencana aksi unjuk rasa ke ibukota provinsi mengingatkan Pemprov Sumbar dan Balai Sungai Wilayah V bahwa mereka sudah sangat menderita karena irigasi yang tak kunjung diperbaiki.
Rapat dihadiri Camat Lintau Buo Zulkifli Idris, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, ninik mamak, bundo kanduang, cadiak pandai, pemuda, petani dan semua perwakilan unsur dari nagari yang ada di Lintau Buo.
Dalam rapat yang berlangsung alot tersebut, petani dan masyarakat Lintau Buo bahkan sudah bertekad akan melakukan aksi orasi ke kantor Gubernur Sumbar guna menyampaikan orasi pada Senin tanggal 25 Mei 2017 mendatang.
Namun, Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi meminta warga untuk sabar, karena di Kantor Gubernur sedang ada rapat antara pihak terkait perizinan dan pelaksana pembangunan bendungan tersebut. “Kita shalat Ashar dulu, setelah shalat kita minta info hasil rapat di Padang, baru kita ambil keputusan,” kata Irdinansyah di lokasi rapat.
Setelah Ashar, diketahui bahwa dalam rapat di Padang sudah diketahui penyebab lambannya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan irigasi tersebut. Kemudian, untuk mengurusnya BSW V harus mengurus perubahan izin lingkungan, meminta rekomendasi dan membuat surat pernyataan.
Akhirnya, para peserta rapat sepakat bahwa mereka akan menunggu waktu satu bulan agar persyaratan untuk mendapatkan izin pinjam pakai itu dikeluarkan.
“Kami minta ini menjadi prioritas. Kalau bisa ada kebijakan, sehingga bisa lebih cepat. Dalam waktu satu bulan, semoga sudah ada kejelasan izinnya, kalau tidak kita akan ke Padang. Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Tanahadatar dan Ikatan Pemuda Pelajar Lintau Buo Kota Padang siap mendampingi kita,” ujar Ketua Komite Masyarakat Peduli Kekeringan Lintau, Nanda Anggara.
Menurut Bupati, tak hanya warga yang kesal dengan kejadian tersebut. Bahkan dirinya sendiri juga sudah kesal dengan ego sektoral yang dimunculkan dalam hal tersebut.
“Mereka bahkan baru bilang masih ada persyaratan yang kurang, mengapa tidak dari awal-awal saat BSW V baru mengajukan permohonan izin dahulu mereka katakan. Saya sangat kesal dengan ketidak jelasan ini,” tegas bupati.
Irdinansyah juga mengatakan, jika pihaknya akan segera mengurus segala persyaratan yang kurang tersebut. “Untuk masyarakat ketahui, bahwasanya persoalan ini bukan lagi persoalan kabupaten, namun sudah ranah provinsi, dan inilah kenyataan yang terjadi,” sebutnya.
Bupati juga meminta warga untuk bersabar dalam hal ini dan tidak mengambi langkah gegabah. “Mari kita tahan diri dahulu, jangan gegabah, karena kita sama-sama tahu untuk proses itu butuh waktu. Jadi kita tunggu dahulu proses ini. Tapi, jika nanti masih tidak ada kejelasan, mari kita sama-sama ambil langkah. Dan kami siap mendukung masyarakat. Karena ini kepentingan hajat orang banyak,” tegasnya.
Untuk diketahui, Irigasi yang mengaliri tiga nagari untuk 450 hektare sawah milik petani itu sebelumnya rusak akibat bencana alam longsor yang terjadi pada awal tahun 2015 silam. Dalam bencana tersebut, selain menimbulkan seorang korban jiwa dan dua lainnya luka-luka.
Tak tanggung-tanggung, kerugian materi yang dialami petani sendiri mencapai Rp 34 miliar, akibat tidak bisa bercocok tanam hingga empat kali musim tanam. Parahnya, penderitaan masyarakat semakin menjadi-jadi karena warga harus mengeluarkan uang untuk membeli air hanya untum sekedar keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK).
Sejak awal kejadian hingga sebulan terakhir, perhatian dari pemerintah kabupaten dan provinsi bukan tidak ada. Hanya saja, perhatian tersebut hanya penenang sementara untuk masyarakat. Berbagai pejabat berkompeten dari pihak berweanang bahkan sudah beberapa kali turun ke lokasi. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibangunnya bendungan tersebut.
Hal itulah yang membuat warga semakin kesal, setelah dari beberapa kali turun ke lokasi, warga tidak mendapatkan kepasatian. Kekesalan warga pun semakin memuncak dengan berencana akan melakukan orasi menyampaikan keluhan kepada Gubernur Sumbar.
Dalam rapat yang diadakan oleh KMPK-LB Jumat kemarin, warga pun sudah bertekad akan menuju Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, Bupati menyarankan untuk menunggu dahulu keputusan yang diambil oleh pihak terkait yang pada hari dan waktu yang sama melakukan rapat di Kota Padang.
Sumber: klik positif.com
