BUKITTINGGI — Rencana pemerintah untuk mengaktifasi rel Kereta Api Padangpanjang-Bukittinggi membuat masyarakat di kawasan Stasiun Bukittinggi jadi resah, karena tempat tinggal mereka mendapat imbas penggusuran.
“Kami menolak penggusuran tanpa negosiasi. Artinya, kami menginginkan adanya negosiasi sebelum dilakukan penggusuran,” ujar Ivan Haykel, selaku Koordinator Aliansi Perjuangan Warga Stasiun (APWS) Bukittinggi, Kamis (4/05/2017).
Menurut Ivan, penolakan masyarakat kawasan Stasiun Bukittinggi ini dilakukan setelah dikukan beberapa kali pertemuan.
“Intinya, masyarakat meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan, karena lebih dari 100 KK tergusur akibat pengaktifasi rel Kereta Api itu,” jelas Ivan.
Menurut Ivan, idealnya pemerintah dan PT KAI (Kereta Api Indonesia) harus memberikan tenggat waktu kepada masyarakat selama tiga hingga lima tahun sebelum digusur, serta diberikan kompensasi agar bisa hidup layak saat menempati tempat baru.
Masyarakat Stasiun menurut Ivan juga mempertanyakan rencana penggusuran yang dilakukan di Bukittinggi, sementara di kawasan lainnya tidak terdengar kabar adanya penggusuran yang sama.
“Kabarnya pada Agustus 2017 mendatang, ada acara peletakan batu pertama di kawasan stasiun. Kami tidak tau itu acara apa. Ini semakin menambah resah masyarakat, karena beranggapan akan digusur dalam waktu dekat,” tambah Ivan. (KLIKPOSITIF)
