PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengumpulkan sejumlah kepala daerah selaku pemegang saham Bank Nagari, pada Rabu (14/6) siang. Ini untuk menyikapi adanya gejolak di internal Bank Nagari.
Gubernur bersama kepala daerah lainnya memutuskan terkait perselisihan antara kepala cabang dan kepala divisi dengan Direktur Utama dan Direktur Kredit Bank Nagari yang berujung dengan mosi tak percaya pihaknya belum akan mengambil kebijakan apa-apa. Sebelumnya, surat mosi tak percaya tersebut ditujukan kepada Gubernur, Walikota, Bupati serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat surat tersebut dikirim, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sedang melaksanakan ibadah umrah.
Mendapatkan informasi gejolak internal Bank Nagari tersebut setelah dirinya pulang dari tanah suci, Irwan sudah mengumpulkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisaris Bank Nagari dan direksi.
Irwan Prayitno mengatakan, pemegang saham belum ada mengambil kebijakan apa-apa terkait kondisi Bank Nagari. Katanya, pemegang saham baru akan mengambil kebijakan jika sudah ada kata sepakat dari pemegang saham lainnya. Dalam kesempatan itu, disampaikannya, Bank Nagari adalah aset Sumbar, satu-satunya bank milik daerah di Sumbar.
Menurut informasi yang dihimpun, Rabu siang sejumlah kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota selaku pemegang saham di Bank Nagari terlihat mengadakan rapat dengan Gubernur Irwan Prayitno. Dalam pertemuan tersebut juga tampak Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.
Dari informasi yang beredar, desakan tersebut berawal dari untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan Bank Nagari selama 55 tahun terjadi penurunan kualitas usaha terutama penurunan laba bersih usaha berjalan dalam jumlah yang sangat besar (hampir 31 persen). Kinerja Bank Nagari perlu dapat perhatian dan pengawasan khusus karena data dan fakta mengatakan modal sudah bertambah. Sayangnya, NPL naik, ROA menurun dan ROE menukik, LDR kecil, BOPO naik tak karu karuan, laba bersih usaha terjerumus turun hampir 31 persen.
Kemudian, alasan ekonomi tak bisa dijadikan pembenaran karena di saat krisis moneterpun ditahun 1997 dan 1998 Bank Nagari masih mengalami pertumbuhan. Manajemen (Direksi/komisaris) berkinerja tidak memuaskan di triwulan I tahun 2017 dan berpeluang memburuk sampai akhir tahun karena kebijakan menaikan BOPO.
PT Bank Pembangunan Daerah Nagari (BPD Nagari) mengalami tekanan dalam kinerja keuangannya di kuartal perdana tahun ini. Betapa tidak, keuntungan perseroan anjlok 30,76% menjadi Rp77,15 miliar, padahal di periode yang sama tahun lalu Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat ini masih sanggup membukukan keuntungan Rp 111,44 miliar.
Disamping itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di tiga bulan perdana juga malah membengkak ke angka 3,24% (gross) atau mencapai Rp443,76 miliar dari posisi sebelumnya 3,16%. Dari sisi kredit, persentase share kredit antara kredit produktif dengan kredit konsumtif juga semakin melebar.
Pada periode Januari hingga Maret tahun lalu, porsi kredit produktif masih mencapai 30% dan 70% sisanya merupakan kredit konsumtif, saat ini porsi kredit produktif menyusut ke angka 22% dan kredit konsumtif meningkat menjadi 78%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga tercatat naik ke angka 83,83%, bandingkan dengan BOPO Bank Nagara di tiga bulan pertama tahun ini yang masih bertengger di angka 76,38%.
Rasio keuangan lainnya seperti return on asset (ROA) juga turun ke angka 1,65,% dari posisi sebelumnya 2,82%. Seakan tidak mau kalah, return on equity (ROE) perusahaan juga ikut turun ke angka 13,35% dari posisi sebelumnya 22,43%.104
Sumber: klik positif.com
