Bukittinggi - Setelah sekitar seribuan siswa di SMAN 5 Bukittinggi yang terpaksa pulang ke rumah karena gerbang sekolah diblokir oleh puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan, Senin 3 Juli 2017.
Maka hari ini ( 4/7) , DPRD Bukittinggi mengundang seluruh kepala SMA, SMK dan SMP se Kota Bukittinggi, terkait masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang bergulir pada awal tahun ajaran 2017/2018 ini.
Pekan ini , permasalahan PPDB telah menarik perhatian banyak pihak, karena masih banyak calon siswa, belum diterima di SMA dan SMK di kota tersebut. Aksi yang paling frontal adalah yang terjadi di SMAN 5 Bukittinggi, puluhan pemblokir itu melakukan penutupan di sekolah tersebut karena anak kemenakan mereka yang merupakan warga lokal dan berjumlah sekitar SMAN 5, sebanyak 40 orang tidak bisa diterima karena kebijakan dari Provinsi Sumbar.
Para pendemo tersebut , menutup gerbang pintu masuk menuju SMAN 5 Bukittinggi dengan menggunakan sebuah mobil sehingga siswa tak bisa memasuki areal sekolah itu dan akhirnya dipulangkan.
Melihat berlarutnya masalah ini, sehingga dipandang perlu oleh DPRD Kota Bukittinggi untuk meminta klarifikasi terkait proses PPDB SMA-SMK tahun 2017 ini.
Menurut Ketua PPDB SMA Bukittinggi, Firdaus menjelaskan, bahwa proses administrasi pendaftaran telah berakhir sejak 21 Juni 2017 lalu. Terdata, calon siswa yang mendaftar ke SMA / SMK Bukittinggi, baik dalam maupun luar rayon, berjumlah 3500 orang. Sedangkan yang bisa ditampung hanya 2749, sehingga masih belum diterima sekolah sekitar 751 anak.
“Sejumlah upaya dilakukan dan telah dimasukkan pendaftar itu ke beberapa sekolah termasuk SMA swasta. Sehingga dari 751 itu, masih ada 259 yang belum diterima di SMA kota Bukittinggi dan tidak memungkinkan lagi untuk diterima di SMA dan SMK negeri di kota ini,” jelas Kepala SMAN 4 itu.
Menanggapi penjelasan itu, Ketua komisi 2 DPRD, Asril, SE, yang bertindak langsung sebagai pimpinan rapat mengungkapkan, anggota dewan telah menyampaikan beberapa pernyataan terkait masalah yang dibahas. Terutama mencari solusi terbaik terkait jumlah siswa yang belum diterima di sekolah.
“Hari ini kita sudah undang seluruh kepala SMA, SMK dan SMP untuk mencari solusi terkait masalah PPDB. Semua anggota dewan telah mengungkapkan berbagai pernyataan. Alhasil, pemko Bukittinggi sudah berusaha, DPRD pun sudah kirim surat ke Gubernur. Ini salah satu upaya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Kesimpulannya, lanjut Asril, 259 anak yang belum bisa diterima di negeri dapat diarahkan ke sekolah swasta. DPRD telah ajukan rekomendasi pada pemko melalui Disdikbud Bukittinggi agar memikirkan agar sekolah swasta tidak menjadi sekolah yang mahal dan tidak menjadi sekolah yang mutunya rendah serta diminati masyarakat.
“Kami himbau kepada orang tua murid untuk legowo memasukkan anak ke sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu tidak mahal dan kualitasnya pun tidak kalah dengan sekolah negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota DPRD lainnya, Edison Katik Basa, mengungkapkan, hearing dengan kepala sekolah ini perlu dilakukan guna mengetahui data pasti dan solusi yang dapat disimpulkan terkait PPDB. Ini menjadi upaya DPRD menanggapi masalah yang timbul di masyarakat.
“Masalah ini harus disikapi kedepan, karena Bukittnggi kota pendidikan sesuai visi misi pemko jangan sampai dirusak dengan masalah PPDB. Kami harap, jangan sampai PPDB tidak sesuai harapan masyarakat. Perjuangan pemko melalui disdikbud harus terus dilakukan,” pungkasnya. ( Sumber: kaba12.com/ Budi )
