Tanah Datar -- Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma bersama Kadis Sosial Yuhardi menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahun 2017 yang dibuka Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan dihadiri Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa, Walikota dan Bupati, Kepala Baperlitbang dan Kepala Dinas Sosial Wilayah Jawa dan Sumatera di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Dalam sambutannya Menko PMK Puan Maharani menyampaikan, secara bertahap penyaluran bantuan sosial ke depan akan dilakukan secara non-tunai dan efektivitas serta keberhasilan program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah sangat ditentukan oleh akurasi data, khususnya data penduduk miskin dan penerima manfaat.
Melalui Rapat Koordinasi Data Terpadu ini, Menko PMK berharap dapat menghasilkan Basis Data Terpadu yang berkualitas, sehingga dapat menjadi acuan bagi setiap Kementerian atau Lembaga dalam menyalurkan program dan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
“Penyaluran bantuan sosial tahun 2018 tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran hanya karena masalah data, untuk itu mulai dari sekarang data penerima bantuan sosial harus dipersiapkan dengan baik dan matang, termasuk verifikasi, validasinya dan sosialisasinya kepada masyarakat, Saya berharap basis data sudah terpadu sehingga semua data terintergrasi pada awal tahun 2018," ungkap Puan.
Sementara itu secara terpisah Wabup Zuldafri Darma didampingi Kadis Sosial Yuhardi menyampaikan, Pemerintah Daerah Tanah Datar sangat mendukung terhadap program yang dilaksanakan oleh kementerian Sosial RI.
“Permasalahan keluarga miskin memang menjadi permasalah utama tidak hanya di Indonesia, namun juga di Tanah Datar, namun kita telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, salah satunya dengan laksanakan program Gapura Mantap guna memberikan hunian yang layak kepada masyarakat” ujar Wabup.
Seperti penyampaian Menteri Menko PMK kata Wabup, Pemerintah Tanah Datar sangat mendukung program yang diluncurkan Kementerian Sosial RI. “Ke depan setelah data terdata dengan baik, akan diterbitkan sebuah kartu yang mencakup untuk keperluan pemberian bantuan kepada yang berhak seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra dan lainnya, sehingga penerima bantuan diharapkan akan tepat sasaran” ujar Wabup.
Wabup Zuldafri menambahkan, pelaksanaan program ini akan terkendala pelaksanaannya di Tanah Datar. “Peluncuran program ini tentu seharusnya diikuti dukungan dana dan anggaran, sementara anggaran untuk tahun 2018 sudah ditentukan, namun akan kita coba anggarkan untuk pelaksanaan tahun 2019, mohon dukungan kita semua dan DPRD juga” tukas Wabup.
Namun ujar Wabup, tahun depan Pemerintah Tanah Datar tetap melaksanakan program lainnya guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat Tanah Datar. “Jadi masyarakat tidak usah risau dan resah jika bantuan kesejahteraan tidak ada lagi, saat ini Pemerintah Pusat memang sedang lakukan pendataan ulang sehingga penerima bantuan memang masyarakat yang membutuhkan. Terlepas dari itu program dan kegiatan kita di Tanah Datar Insya Allah tetap berjalan seperti yang telah disusun dan diprogram, seperti Rastra dll” pungkasnya. (Hadi P)
