Oleh : Ir. SN Hamdi
PASBANA.com -- Wacana untuk membangun jalan tol dari Padang – Bukittinggi – Pekanbaru sudah lama beredar dimasyarakat, sekarang bahkan pembebasan lahan diberitakan sedang dilakukan. Dan baru baru ini Presiden Jokowi memanggil Gubernur Sumbar Irwan Prayitno guna membicarakan kelanjutan pembangunan jalan tol tersebut.
Pertama, Tol kalau dalam bahasa Inggris ‘Toll’ artinya jalan berbayar, atau ada yang mengartikan dengan TOL (Tax on Location) atau bayar pajak langsung di lokasinya, yang biasanya jalan tol dimiliki oleh pihak Swasta atau BUMN karena anggaran pembangunanya yang sangat besar. Karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol, maka pihak Swasta maupun BUMN yang ditunjuk untuk membangun ruas tol biasanya menggunakan dana pihak ketiga, alias dibangun dengan berhutang yang akan dibayar dari pendapatan dari karcis tol yang dipungut di tempat.
Dan dari perhitungan dan pengamatan kami, maka tol Padang Bukittinggi sampai Pekanbaru belum layak untuk dibangun dari ekonomi, dengan kata lain karcis yang akan dipungut dari pengguna jalan tol tersebut belum bisa menutupi biaya pembangunan ditambah biaya operasional serta bunga bank (BEP), karena kendaraan yang akan melintas tol belum layak jumlahnya.
Kedua, pembangunan jalan tol dari Padang sampai Pakanbaru dapat mematikan objek wisata di Sumbar yang berada di sepanjang jalan raya tradisional, termasuk kuliner yang bertebaran di sepanjang jalan tersebut karena dengan adanya jalan tol maka kendaraan tidak bisa lagi berhenti seenaknya. Memang bisa dibuatkan ‘rest area’, tetapi dari pantauan kami di Jawa, yang akan menikmati hanya mereka yang bermodal besar saja yang bisa berjualan di rest area, seperti juga pedagang di Bandara-bandara. Maka Lamun Ombak, Kelok Pinyaram, Sala Lauak Sicincin, durian Kayutanam, RM Pak Datuk, Sate mak Syukur, Aia Badarun, puluhan sentra oleh-oleh di sepanjang jalan, dan lain lain akan terguncang dan sebagian akan kolaps.
Ketiga, dengan sendirinya kota-kota yang secara tradisional dilewati kendaraan selama ini pertumbuhan ekonominya akan melambat bahkan mati pelan-pelan. Dimulai dari Lubuk Alung, Sicincin, Kayutanam, Padang Panjang sampai Payakumbuh dan Bangkinang, bagi Padang Panjang penderitaan tersebut akan ditambah lagi dengan dibangunya terowongan dan jembatan diatas Ngarai Sianok yang tembus dari Sicincin - Malalak. Kita bisa belajar pada jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), dimana jalan tradisional yang lama dibiarkan saja tetap sempit dan macet, orang lebih memilih lewat tol yang sekarang juga sudah macet juga.
Keempat, Tol bukanlah satu-satunya solusi, jalan raya Padang – Bukittinggi sebagian besar masih selebar jalan yang dibangun penjajah Belanda puluhan tahun yang lalu, miris ya, kelihatanya Pemerintah tertidur dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi rakyat yang berimbas pada ledakan kendaraan bermotor, apalagi paska kenaikan gaji Pegawai dan sertifikasi guru. Ada atau tidak ada jalan tol, tugas Pemerintah harus tetap berdiri bersama warga yang miskin, membuka dan memperlancar akses jalan, dan pelebaran jalan dari Sicincin ke Lubuk Alung yang tengah dikerjakan patut diacungi jempol. Dan jalan tol yang sudah tumpang tindih di Jakarta ternyata bukan juga jadi solusi, tapi hanya cara swasta untuk mengeruk duit rakyat secara sah. Menata transportasi, memperlebar jalan yang ada, angkutan massal misalnya kalau di Sumbar dengan kereta api jauh lebih elegan daripada memaksakan jalan tol.
Kelima, kami melihat sudah semenjak Orla, gencarnya usaha Pemerintah untuk menggolkan proyek-proyek besar walaupun dengan berhutang ke Cina adalah usaha untuk memperkaya swasta dan BUMN yang muaranya sudah dapat ditebak, Pemilu sekali dalam 5 tahun yang mahal. Dari jaman dahulu modusnya selalu seperti itu, ganti jajaran Direksi dengan orang kepercayaan, termasuk Komisaris, gulirkan mega proyek, dan bagi-bagi.
Pertanyaanya, siapa yang akan mencicil hutang tersebut ? Ya pasti mengorbankan rakyat juga.
