Tanah Datar -- Bank Nagari bersama Pemerintah kabupaten Tanah Datar menandatangani nota kesepakatan implementasi transaksi gerakan nasional non tunai di aula Hotel Emersia Batusangkar, Selasa (31/10).
Penandatanganan kerjasama dilakukan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma dengan Direktur Utama Bank Nagari Sumbar Dedy Ihsan dilanjutkan dengan sosialsasi Inplementasi transaksi non tunai bagi pengguna anggaran dan bendara pengeluaran kabupaten Tanah Datar.
Saat bersamaan juga dilakukan penandatangan antara Bank Nagari cabang Batusangkar dengan Badan Keuangan Daerah dan Aset kabupaten Tanah Datar yang disaksikan bendahara OPD se Tanah Datar.
“Kerjasama ini sebagai langkah awal penerapan good goverment clean governance. Sekaligus menindaklanjuti dari surat edaran Menteri dalam negeri No. 910/1866/51-2017 tentang implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Provinsi, Pemkab dan Kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden No 10/2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017”, kata Dirut Dedi Ihsan saat memberi sambutan.
Dedy Ihsan mengatakan Bank Nagari sudah mempersiapkan diri baik dari sisi perangkat, sumber daya manusia maupun teknologi untuk transaksi non - tunai ini. Bahkan, juga telah mencakup semua kebutuhan berkaitan dengan kegiatan Pemprov, Pemkab dan Pemko berhubungan dengan transaksi non - tunai, baik pendapatan maupun belanja.
Kami telah menyiapkan perangkat untuk itu. pemungutan retribusi dan pajak daerah akan disetor melalui scan barcode dan layanan pengelolaan keuangan non - tunai ini kami beri nama Nagari Cash Management. Untuk alat transaksinya bisa menggunakan mesin EDC, kartu debit, ATM maupun mobile banking, ungkapnya.
Dedy Ihsan berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini, para petugas bendaharawan dan pengelola keuangan daerah tak perlu memegang uang dalam jumlah besar serta nantinya semua aktivitas keuangan dilakukan bendaharawan cukup melalui handphone saja. jadi, seluruh transaksi organisasi perangkat daerah terpantau dengan baik. Bahkan, kami juga mengamankan password dan security systemnya," pungksnya.
Wabup Zuldafri Darma mengatakan pemkab Tanah Datar mendukung baik program ini sekaligus untuk meningkatkan SDM bendara dalam pengelolaan keuangan dan kami pemkab akan menginisiasi kampanye transaksi non - tunai melalui seluruh perangkat pemerintahan khususnya bendahara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bertransaksi secara non - tunai.
Bila sudah demikian penggunaan transaksi non - tunai akan memperkecil ruang penyelewengan anggaran karena seluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem. Selain itu aplikasi non tunai juga meningkatkan profesional bendahara agar terhindar dari penyalagunaan anggaran, tertib anggaran dan aman, ungkap wabup.
Kabupaten Tanah Datar merupakan kbaupaten yang ke 14 yang sudah mendatangai MoU dengan bank nagari untuk trasnsaksi non - tunai dan sudah siap dengan perangkatnya dan semua transaksi sudah bisa dilakukan dengan menggunakan kartu. (eri)
