Payakumbuh - Kemiskinan masih menjadi masalah klasik setiap daerah, strategi penanganannya tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun haruslah secara bersama-sama, komprehensif, dan berkesinambungan.
Untuk itu pemerintah kota Payakumbuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP), Senin (4/12) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) tahun 2017-2022 di Aula lantai 2, Kantor Bappeda, Jalan Rky. Rasuna Said.
Acara yang dibuka Wakil Walikota Erwin Yunaz tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD terkait, LPM, LSM, BUMD/BUMN, Perguruan Tinggi, Forum Kota Sehat, Forum Lansia, Camat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Erwin sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena dalam penyusunan SPKD tersebut sangat diperlukan masukan dari berbagai elemen dan stakeholder di masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa dapatkan masukan untuk penyempurnaan dokumen SPKD tahun 2017-2022 dari berbagai elemen dan stakeholder di kota Payakumbuh. Serta terbentuknya komitmen sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Wawako Erwin.
Kemudian Wawako mengatakan bahwa pada tahun 2012 yang lalu, persentase angka kemiskinan di kota Payakumbuh berada pada kisaran 9%. Sehingga pemerintah daerah perlu strategi khusus untuk melakukan penekanan angka tersebut.
“Penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dari semua pihak dikerahkan, kemudian memerlukan penyusunan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif sehingga dalam bentang waktu yang cukup antara 2012-2016 tingkat kemiskinan turun hingga berada pada kisaran 6,46%. Ini artinya terjadi penurunan 2,55%. Dan patut kita syukuri bersama,” ungkap Erwin.
Menurut Erwin Yunaz, kota Payakumbuh menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Dimana program ini adalah dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
“Untuk itu dengan adanya program dan layanan yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemko Payakumbuh untuk periode lima tahun mendatang bertekad untuk terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan hingga angka 5%,“ pungkas Wawako. (BD)
.jpeg)
