Limapuluh Kota - Peran serta masyarakat dan media sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, untuk mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran disetiap tahapan Pemilu serentak, khususnya di kabupaten Limapuluh Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terus melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah pihak beserta awak media untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu nanti. Pemilu Serentak (DPR, DPD, DPRD, Pilpres dan Wakil Presiden) tahun 2019 nanti diprediksi bakal rawan dengan sejumlah pelanggaran, hal tersebut diungkapkan Budi Febriandi Koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Panwaslu kabupaten Limapuluh Kota, di aula kantor Bawaslu kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (28/12).
Rakor dengan sejumlah stakeholder, unsur masyarakat dan lainnya ini, dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan pada Pemilu serentak nanti, dimana masyarakat dengan Partisipatifnya dapat ikut melakukan pengawasan. Karena pemilu serentak tahun 2019 nanti merupakan Pemilu serentak pertama, tentu kita harus banyak belajar dan memberikan sosialisasi terkait pengawasan. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) saja cukup banyak terjadi pelanggaran, apalagi nanti (Pemilu serentak-red). Diantara potensi pelanggaran/kerawanan Pemilu serentak tersebut, Pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempat terlarang, serta Money Politik," sebut Budi.
Ditambahkan Budi Febriandi, begitu pentingnya pengawasan tahapan Pemilu dengan memastikan melindungi hak politik masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelengara serta penyelenggaraannya, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.
“Karena itu, Bawaslu Limapuluh Kota menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu, sehingga terwujudlah pemilu yang demokratis dan berintegritas," tambahnya.
Dan Program kedepan, Bawaslu bakal melaunching aplikasi Go Bawaslu, pojok pengawasan dan forum warga serta membentuk Saka Adhyasta Pemilu melalui pengabdian masyarakat dan gerakan pengawasan satu juta relawan.
Dalam paparannya Budi Febriandi selain menjelaskan tentang Pemilu serentak, serta kerawanan yang mungkin terjadi. Ia juga menghimbau mereka yang mempunyai hak pilih untuk tidak Golput dalam Pemilu serentak nanti. “Mari gunakan hak pilih dalam Pilkada serentak nanti dengan baik jangan sampai Golput, dan mari kita bersama-sama melakukan pengawasan, terutama di tahapan kampanye yang rentan dengan dugaan pelanggaran berupa Money Politik. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara melaporkan atau menolak jika ada money politik," pungkasnya. (BD)
