Payakumbuh - Berbagai macam problem keluarga seperti tingginya angka perceraian, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, minuman keras (miras), seks bebas, putus sekolah, kemiskinan yang terjadi di Kota Payakumbuh, hanya bisa diselesaikan jika solusinya diberikan secara utuh sebagai sebuah solusi berbasis keluarga, hal tersebut disampaikan Juru bicara Fraksi Demokrat, Adi Suryatama pada rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat baru - baru ini.
Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, harus hadir memberikan solusi bagi Ketahanan Keluarga Warga Kota Payakumbuh.
Menurut Adi Suryatama, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa, Pendidikan untuk semua warga kota adalah amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mesti mendapatkan prioritas dalam pembangunan kota.
“Ditegaskannya, semua warga negara berhak mendapat pendidikan, termasuk yang memiliki kendala seperti autisme dan difabel. Pemerintah mesti memberikan dukungan berupa penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Sebagai misal, saat ini pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus secara spesifik belumlah cukup di kota Payakumbuh. Demikian pula pusat layanan autisme, belum juga ada. Kami pikir, Sekolah Inklusi belumlah cukup, mesti ditambah dengan sarana dan prasarana seperti atas,” ujar Adi Suryatama.
Sementara itu, terkait dengan pembangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama, Fraksi Demokrat berpandangan bahwa, selama ini pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh belum memberikan perkembangan yang berarti, jika ditinjau dari segi belum adanya database PKL yang sudah dibina dan yang belum dibina. Belum adanya upaya pemerintah daerah selain membangun sentra PKL pada periode yang lalu, dalam pembinaan dan pemberdayaan PKL di Kota Payakumbuh lima tahun kedepan, sehingga lima tahun kedepan tidak terulang lagi penggusuran-penggusuran PKL yang tanpa solusi jangka panjang dan jangka pendek.
Adi Suryatama juga menyinggung tentang ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus mendasarkan pada pemerataan pembangunan dan pemerataan akses-akses perekonomian kepada masyarakat.
“Sekaitan dengan pengentasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan perekonomian daerah,” pungkas Adi Suryatama. (BD)
