Tanah Datar -- Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mewujudkan good governance dan clean governance, penerapan akuntabilitas dan transparansi membuahkan hasil positif dan menggembirakan. Hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kemenpar-RB memberikan Prediket “B” atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tanah Datar.
Piagam ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi DR. Asman Abnur kepada Pemkab yang diterima Wakil Bupati Zuldafri Darma pada acara di Batam (25/01).
Wabup Zuldafri usai menerima piagam mengatakan hasil yang diraih merupakan hasil komitmen bersama dari pimpinan hingga OPD yang memiliki program/kegiatan agar memenuhi prinsip Money Follow Program sesuai arahan Presiden RI dan Menpan-RB.
Zuldafri Darma sampaikan, “Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bapak Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma mempunyai komitmen agar pengelolaan keuangan daerah yang baik sejalan dengan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
“Di bidang pengelolaan keuangan daerah, kita sudah memperoleh prediket WTP selama 6 kali di mana 5 kali diraih secara berturut-turut dan itu tidaklah cukup tanpa diiringi Kinerja Instansi Pemerintah yang baik,” tutur Zuldafri.
“Pemerintah daerah menyadari akuntabilitas tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban keuangan namun juga pertanggungjawaban non-keuangan, yaitu kinerja yang berupa output bahkan outcome atau benefit yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah,” tegasnya.
Dikatakan lebih lanjut, Tanah Datar terus berbenah, tahun lalu kita masih meraih prediket “CC” (cukup), Alhamdulillah tahun ini naik peringkat menjadi “B” (baik) dan tentunya ini berkat komitmen dan kerja keras seluruh OPD untuk meningkat kinerjanya serta di tahun berikutnya diharapkan bisa naik lagi menjadi “BB” (baik sekali) bahkan tidak mustahil menjadi “A”.
Zuldafri ingatkan juga Pemkab tidak akan berpuas diri atas hasil yang diraih. “Ke depan, upaya-upaya peningkatan kinerja terus digenjot, melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang sesuai prosedur dan monitoring serta evaluasi yang berkala,” harap Zuldafri yang didampingi Asisten Ekobang Helfy Rahmy Harun, Inspektur Altri Suandi dan Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah.
Kabag Organisasi Adriyanti Rustam sebagai leading sektor penyusunan dokumen AKIP juga sebutkan Tanah Datar naik peringkat meraih prediket “B” dengan nilai 61,09 sedangkan tahun 2016, prediket “CC” dengan nilai 55,23.
“Adapun komponen yang dinilai, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja,” ulas Adriyanti.
Adriyanti katakan prediket “B” yang diraih bisa dikatakan akumulasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas di OPD-OPD di antaranya perencanaan yang semakin baik, ini dibuktikan dengan terpilihnya Tanah Datar masuk 15 besar terbaik nasional penyusunan dokumen perencanaan.
Begitu juga di bidang pelayanan publik, salah satu yang terbaik di Sumatera Barat dengan masuknya Tanah Datar sebagai kategori kepatuhan tinggi atas pelayanan publik oleh Ombudsman RI dan juga penghargaan Top 99 dari 3.054 inovasi se Indonesia dalam bidang inovasi pelayanan publik yakni inovasi jemput bola Dinas Dukcapil.
Sementara di bidang pengawasan juga terus dibenahi, APIP Tanah Datar telah mampu mencapai level 3 dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan satu-satunya di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017. APIP didefenisikan sebagai seluruh proses audit, reviu, evaluasi dan kegiatan pengawasan. Tugas pengawasan dilakukan APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang menadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efesien.
Sebelumnya dalam arahan pada acara yang diikuti Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I (Sumatera, Banten dan Jawa Barat) yang juga dihadiri Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dan Staf Ahli Menteri M. Shadiq Pasadigoe, Menpan-RB DR. Asman Abnur menyebutkan sudah saatnya pemerintah dari pusat hingga ke daerah membuat program pembangunan yang berorientasi hasil, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Anggaran Pembangunan, APBN dan APBD meningkat dari tahun ke tahun, harusnya terjadi juga peningkatan di berbagai sektor pembangunan, tapi yang kita lihat kita masih tertinggal dari negara lain” ulasnya lagi.
Hal ini mungkin terjadi, sebut Asman Abnur diakibatkan program dan kegiatan dengan tujuan tidak ada keterkaitan, hasil yang tidak terukur, ataupun rincian tidak sesuai dengan maksud/tujuan atau pelaksanaan yang kurang tepat.
Untuk itu, Asman sampaikan ini harus menjadi momentum bersama fokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang nantinya berdampak efektifitas dan efisiensi anggaran. Asman sebutkan integritas perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
“Alhamdulillah tahun 2017 ini dari hasil asistensi dan bimbingan Kemenpan-RB diperkirakan telah terjadi efisiensi anggaran lebih kurang Rp. 41,15 Triliyun pada 5 Kementerian/Lembaga, 7 Pemprov dan 113 Pemkab/Pemkot,” terang Asman.
Di akhir sambutan, Asman katakan “mari kita secara bersama-sama terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja pemerintah agar masyarakat merasakan manfaat dengan adanya pemerintah dan meningkatkannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ajaknya.
Pada acara yang dikuti juga diluncurkan e-SAKIP reviu yang akan memudahkan pendampingan dan pembinaan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah daerah secara interaktif dan penyampaian laporan secara online. (Adv)
