 |
| Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra SE. |
Tanah Datar -- Pembangunan menjadi tolak ukur kemajuan dari suatu daerah,untuk itu Anggota DPRD sebagai pengontrol dan pengawas sekaligus turut andil dalam pembangunan melalui pokok –pokok pikiran dan putusan serta pandangan yang sifatnya Pro Rakyat,hal ini dituangkan kedalam sidang paripurna dan disetujui oleh eksekutif sehingga menjadi Perda.
Namun pandangan dan aspirasi yang dilontarkan oleh anggota DPRD tersebut diambil melalui Musrenbang,dikarenakan keinginan yang kuat dan kewajiban untuk menampung aspirasi warga,maka Anggota DPRD tanah datar sebanyak 35 orang itu turun langsung mengikuti Musrenbang baik ditingkat nagari maupun Kecamatan dan Kabupaten.
Sejak bergulir musrenbang Nagari, ketiga puluh lima legislator tersebut eksis mengikuti kegiatan yang menjadi derap langkah pembangunan di Kabupaten Tanah Datar itu.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra kepada Metrans Senin (26/2) menyebutkan, Musrembang merupakan kegiatan penting dalam menyusun perencanaan strategis daerah dengan menetapkan skala perioritas pembangunan yang dimulai dari pemerintahan terendah di Nagari yang kemudian dijadikan acuan dasar dalam menyusun Rencana pembangunan Kabupaten Tanah Datar kedepan.
“Anggota DPRD Tanah Datar yang berasal dari Daerah pemilihan masing-masing akan menggiring hasil Musrembang tetsebut sampai ke tingkat kecamatan dan tarakhir pada tingkat Kabupaten.
Anggota DPRD tersebut akan turun kenagari di daerah pemilihan masing-masing, nantinya akan menggiring hasil-hasil Musrembang nagari tersebut ketingkat kecamatan dan ditingkat Kabupaten, ungkap Anton Yondra.
Menurut ketua DPRD, Musrembang Nagari merupakan langkah strategis dalam membuat perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik kedepan, oleh sebab itu peranan Anggota DPRD dalam musrembang sangat penting dan merupakan bentuk aspirasi yang akan digiring dan diperjuangkan nantinya, sebut Anton.
Berbagai permasalahan akan ditampung oleh anggota DPRD seperti di Kecamatan Tanjung Emas yang sangat mendesak kebutuhan irigasi, kemudian di Lima Kaum menjadikan prioritas kepada pembangunan adat dan agama, kemudian Kecamatan X Koto mensuarakan permasalahan kemacetan di pasar nagari Koto Baru dan banyak lagi aspirasi yang terserap di Musrenbang itu. (hp/put)
