Tanah Datar -- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Datar, diserahkan ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk diperiksa. Realisasi dari penggunaan anggaran daerah tersebut diserahkan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma yang diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo, Kamis (29/03) di Kantornya Jl. Khatib Sulaiman Padang.
Turut mendampingi pada saat penyerahan tersebut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Hendri. B.Ac, Kepala Inspektorat Drs. Altri Suandi, Kabag Humas dan Protokol Syahril, S.Sos dan beberapa perangkat daerah beserta staf.
Usai penyerahan dokumen tersebut Wakil Bupati Zuldafri Darma ucapkan, "terima kasih atas pemeriksaan BPK dan ruangan audit untuk tim BPK sudah disiapkan di daerah", katanya.
Mengenai dokumen LKPD ia mengatakan, "sudah disiapkan sedemikian rupa dan selalu dipantau OPD teknis seperti Inspektorat, sehingga nanti kita berharap opini terbaik dapat kita raih", katanya.
Lebih lanjut Zuldafri menyebutkan, "laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah satu periode tertentu ini merupakan bahan informasi dalam menentukan aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek daerah, jadi harus terpercaya, sehingga nanti kita dapat raih WTP murni, harapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo jelaskan, "saat ini tuntutan masyarakat semakin kuat dan semakin hari terus meningkat, maka dari itu kami akan tambah sampel dan semakin cepat dalam menyelesaikan pemeriksaan", katanya.
Kami pun harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini maksimal 60 hari. "Jadi teman-teman tim (auditor) akan berangkat ke Tanah Datar Senin besok untuk melakukan audit, saya minta tolong pemerintah daerah men- support supaya kinerjanya lebih cepat dan lancar,” ucapnya.
"Soal prediket WTP murni bukanlah merupakan sebuah prestasi lagi, namun sudah merupakan keharusan bagi daerah", tutur Pemut Aryo.
Ditempat terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri. B.Ac didampingi Inspektur Drs. Altri Suandi katakan, "penyampaian LKPD Tahun 2017 ini siap untuk diklarifikasi tim audit BPK dan kita di daerah juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran proses audit nanti", terangnya.
Ia menambahkan, "laporan ini merupakan perwujudan dari ketransparansian pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ini juga tuntutan publik dan harus kita respon dengan positif", tuturnya.
Walau LKPD ini, baru kita sampaikan pada hari ini, namun ini sudah merupakan kerja keras kita bersama semua OPD yang ada, dan kita berharap ini akan memberikan hasil yang terbaik bagi penyajian laporan keuangan tanah datar dan mendapat WTP murni, pungkas Hendri. (Hp/put)
