Bandung -- Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, khususnya penatausahaan keuangan dan pelaporan, Rombongan Kecamatan Padangpanjang Barat melakukan observasi lapangan (OL) ke Kota Bandung dari tanggal 7 hingga 10 Maret.
Dalam pelaksanaan observasi lapangan tersebut, rombongan mengunjungi BPKAD Kota Bandung untuk mempelajari sistem penatausahaan keuangan yang berlaku. Dimana sistem penatausahaan keuangan dan asset telah terkoneksi ke seluruh OPD.
OL kali ini turut melibatkan pengelola keuangan di kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Padangpanjang Barat, serta Inspektorat dan Dinas Kominfo Kota Padangpanjang.
"Pemanfaatan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti e-Bugeting, Sabilulungan, Simantap, e-LKPP menjadikan pelaksanaan dan pengawasan penyerapan anggaran pada sistem penatausahaan keuangan di Kota Bandung menjadi ringkas, cepat dan terkontrol dengan baik," ungkap Kasubbid Perbendaharaan pada BPKAD Kota Bandung Irawan.
Irawan mengatakan, sebagai penyeragam dan penyatuan presepsi dalam pengelolaan administrasi dan sistem penatausahaan keuangan, Pemerintah Kota Bandung mempertegasnya dengan Perwako dan buku saku, yang merupakan acuan yang jelas dan baku dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan.
Setelah melakukan pertemuan dengan BPKAD Kota Bandung, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke Kecamatan Suka Jadi. Dimana, Kecamatan Suka Jadi dipilih karena penatausahaan dan pelaporan keuangan telah terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan berbagai kemudahan aplikasi serta dinaungi dengan payung hukum yang jelas.
Sekretaris Camat Padangpanjang Barat Reftasman menyampaikan, dalam kunjungan ke Kecamatan Suka Jadi, dapat dilihat bagaimana penyerapan anggaran dan realisasi fisik merupakan hal yang selalu berbanding lurus pada pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Evaluasi kegiatan yang konsisten secara berkala merupakan alat kontrol demi suksesnya sebuah kegiatan.
Reftasman menilai, dengan diberlakukan pemberian reward yang fantastis dan punishman tegas, sebagai salah satu faktor pendukung yang ikut mendorong tereleasisasinya sebuah program dan kegiatan secara terencana dan tepat waktu di Kota Kembang ini.
"Bagaimana tidak serius, kalau saja mereka tidak dapat menjalankan realisasi minimal 93 persen akan berdampak pada take home pay mereka. Banyak hal bermanfaat dan berguna yang dapat diambil selama pelaksanaan observasi lapangan di Kota Bandung ini, semoga dapat kita sadur dan terapkan di Kota Padangpanjang demi meningkatkan kinerja pelaksanaan program untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Padangpanjang, khususnya Kecamatan Padangpanjang Barat," papar Reftasman.
Sementara itu, Camat Padangpanjang Barat Oksah Keebenrip,SH menyampaikan, dalam memberikan pelayanan prima diberbagai aspek layanan bagi masyarakat Kota Padangpanjang khususnya masyarakat Padangpanjang Barat, merupakan tujuan utama dari seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan Padangpanjang Barat.
"Kelurahan merupakan garda terdepan dan ujung tombak pelayanan kita kepada masyarakat Kota Padangpanjang, kita harus bisa melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan cara santun dan penuh keikhlasan," ujar Oksah.
Disampaikannya, pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat tentunya tidak lepas dan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang handal dalam bidang pelayanan, tertib administrasi dan penatausahaan keuangan pada pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pelayanan dan program kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan OL yang merupakan tindaklanjut dari kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kecamatan bagi Pengelola Keuangan se Kecamatan Padangpanjang Barat pada tanggal 14 sampai 16 Februari 2018 lalu. (Del)
