Batusangkar – Pemerintah Tanah Datar dari tahun 2004 lalu sudah lakukan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan kemacetan di pasar Koto Baru, namun selalu saja menemui berbagai kendala di lapangan, sehingga sampai sekarang kondisi kemacetan setiap senin masih dirasakan oleh pengguna jalan yang melintasi jalan pasar Koto Baru tersebut.
Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh Sekda Hardiman dihadapan Wagub Sumbar Nasrul Abit didampingi SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, SKPD lingkungan Pemkab Tanah Datar, Camat X Koto, Wali Nagari, KAN Koto Baru, tokoh dan masyarakat Nagari Koto Baru di gedung pertemuan kantor Wali Nagari Koto Baru, Selasa (27/3/2018).
Hardiman memaparkan, berbagai permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan selama ini, seperti pembebasan lahan di sekitaran pasar. "Berbagai solusi telah digagas untuk pemecahan permasalahan macet ini, seperti jalan dua jalur, pembangunan tol dan beberapa solusi lainnya, namun atas beberapa pertimbangan, solusi itu belum terlaksana sampai hari ini" paparnya.
"Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir, setelah berkoordinasi dengan provinsi Sumbar dan bantuan dari pihak Polri serta pihak lainnya, digagas langkah untuk menggeser lokasi pasar ke arah belakang dari keberadaan saat ini, dan Insya allah Pemkab Tanah Datar siap dan komit dalam membantu penyelesaian permasalahan macet ini" ujar Hardiman.
Sementara itu Wagub Nasrul Abit menyampaikan, permasalahan kemacetan di Pasar Koto Baru adalah permasalahan bersama. "Di kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Dirlantas Polri yang telah turut membantu dalam mengatasi kemacetan di lasar koto baru ini, kemudian kepada Pemkab Tanah Datar tentu diharapkan juga dukungan dana dan kerja kerasnya mengatasi persoalan ini," ujar Wagub.
Nasrul Abit menambahkan, saat ini solusi terbaik mengatasi masalah kemacetan adalah dengan menggeser aktivitas pasar. "Melalui pak Sekda, Saya harapkan Pemkab Tanah Datar untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur lahan yang diperlukan dan dimungkinkan sesuai kebutuhan dalam perluasan pasar, sehingga kemudian baru dihitung anggaran biaya yang dibutuhkan" harap Wagub.
Wagub juga berpesan agar semua stakeholder terkait untuk saling koordinasi dan bekerjasama membahas semua aspek pendukung agar pergeseran pasar bisa terlaksana. "SKPD Propinsi dan Pemkab Tanah Datar saling koordinasi, tentu diharapkan juga libatkan pihak Polri, Camat, Wali Nagari, KAN, BPN dan lainnya, sehingga diharapkan 12 April nanti rancangan awal sudah Saya terima untuk dibahas lebih lanjut, namun yang terpenting pelaksanaan di lapangan harus dilaksanakan dan selesai paing tidak selesai tahun 2020 nanti" harap Wagub.
Di kesempatan sebelumnya, Wagub Nasrul Abit menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran yang melanda pasar Koto Baru beberapa waktu lalu sebesar Rp.30 juta untuk 6 KK, serta meninjau lokasi rencana pergeseran posisi pasar. (Hp/put)
