Bukittinggi -- Komisi I DPRD Kota Bukittinggi melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Pelayanan Publik ke Banyuwangi. Dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris sebanyak 6 anggota Komisi I ini meninjau layanan publik, mulai dari Mal Pelayanan Publik hingga kantor Bupati Banyuwangi di Banyuwangi, Senin (16/4).
Keenam anggota DPRD Kota Bukittinggi ini antara lain, Syaiful Efendi, Dedi Fatria, Nursyida, Jusra Adek dan Farale Sijabat. Mereka diterima langsung oleh Staf Ahli Bupati Banyuwangi Heru Saroso, Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Syaiful Salam dan Kepala Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Trisatria.
Dikatakan M. Nur Idris, kunker ini untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah dibuat Banyuwangi, salah satunya yang menonjol adalah layanan publiknya yang disatukan dalam Mal Pelayanan Publik.
“Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus, untuk itu kami sengaja ke sini melihat dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus dan bisa jadi benchmark Kota Bukittinggi,” kata M. Nur Idris.
Komentar ini terlontar seusai para rombongan DPRD Kota Bukittinggi ini meninjau sejumlah pelayanan publik, yang diawali dari gedung Mal Pelayanan Publik. Di tempat ini, mereka menyempatkan diri melihat langsung alur sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Mal Pelayanan Publik. Mulai front office unit pelayanan hingga business meeting room yang disediakan untuk investor dan masyarakat.
Menurut Idris, ada sekitar 162 jenis pelayanan publik yang diterapkan Banyuwangi merupakan inovasi suatu layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat. Mulai administrasi kependudukan, KTP, berbagai jenis izin, BPJS, PLN, PDAM, pelayanan instansi vertikal seperti samsat hingga pembuatan SIM yang semuanya berada di satu tempat dalam Mal Pelayanan Publik.
Lebih lanjut kata politikus PAN ini mengatakan, dengan Mal Pelayanan Publik ini disamping mempermudah pelayanan kepada masyarakat, juga memangkas birokrasi pelayanan yang berbelit-belit disamping bebas dari pungutan liar karena pembayaran dilakukan langsung di loket yang sudah disediakan di Mal Pelayanan Publik.
Sementara itu Staf Ahli Bupati Banyuwangi Heru Saroso menceritakan bagaimana proses pengurusan perizinan di hadapan para anggota Komisi I DPRD Bukittinggi. “Kami desain memang agar proses dan regulasinya memberikan kemudahan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi investasi. Selain itu, sistem komputer sudah online ke sistem pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak menunggu lama. Sistem juga online, terhubung dengan dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip sehingga semuanya sudah connect dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai,” kata Heru Saroso didampingi Kepala MPP Trisatria saat mendampingi rombongan Komisi I DPRD Bukittinggi.
Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, romobongan anggota DPRD Kota Bukittinggi juga meninjau lounge pelayanan publik. Sebuah ruang yang disediakan khusus buat para tamu yang datang ke area kantor pemkab. Di ruang ini, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Lounge ini juga merupakan salah satu upaya untuk membudayakan transparansi di lingkungan Pemkab. “Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan rahasia, semuanya bertemu di lounge ini. Semua data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang disediakan,” kata Heru.
Di dalam ruang lounge tersebut memang telah disediakan empat layar komputer besar tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah.
Selain itu, berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau. Aktivitas di rumah sakit, puskesmas, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge tersebut. "Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Di pusat-pusat layanan masyarakat akan terpantau mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal," kata Heru.
Anggota Komisi I DPRD Bukittinggi, Dedi Patria usai pertemuan dengan Pemkab Banyuwangi menyampaikan kekagumannya melihat pelayanan dan cara kerja Mal Pelayanan Publik dan Lounge Pelayanan Publik. Ia berharap hal yang sama akan diusulkan dibuat di Bukittinggi, apalagi kata Dedi Patria, minggu lalu rombongan Walikota Bukittinggi bersama Sekda dan SKPD Pemko Bukittinggi juga sudah berkunjungi ke Banyuwangi ini. (rel-Put)
