Limapuluh Kota - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi pencegahan korupsi terintegrasi untuk Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh, bertempat di aula kantor bupati, Bukik Limau, Sarilamak, baru-baru ini.
Hadir Kepala Satuan Tugas I koordinator supervisi dan pencegahan KPK RI, Juliawan Superani, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Tanah Datar, Sekda Pemko Bukittinggi, Sekda Kota Payakumbuh, wakil bupati Limapuluh Ferizal Ridwan, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Saffarudin Dt Bandaro Rajo, Forkopinda, kepala-kepala OPD beserta undangan lainnya.
Kepala Satuan Tugas I koordinator supervisi dan pencegahan KPK RI, Juliawan Superani dalam sambutannya mengatakan, rencana aksi ini bertujuan mencegah aksi korupsi melalui kegiatan aplikasi E-Planing, E-Budgenting secara online.
"Praktek korupsi dimulai dari perencanaan, untuk itu harus dibangun aplikasi E-Planing dan E-budgeting agar seluruh perencanaan pembangunan ini terprogram dan berjalan transparan. Ini salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan korupsi di seluruh Indonesia," ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Juliawan pokok pikiran anggota DPRD nantinya juga dapat di masukkan ke dalam aplikasi tersebut untuk selanjutnya dibahas."Tujuannya, agar kedepan tidak akan ada lagi istilah proyek titipan, proyek pribadi dan lainnya, karena semuanya telah terprogram dalam aplikasi ini," tambahnya.
Intinya, bagaimana bisa bersama-sama menutup peluang dan upaya melakukan praktek korupsi, dalam hal ini pemerintah daerah harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Beberapa bidang yang menjadi sorotan KPK untuk mencegah korupsi adalah perencanaan dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan," pungkasnya
Sementara itu, bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya membuka monev rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi itu mengatakan mendukung dan mengapresiasi KPK dalam pencegahan korupsi di negeri ini.
"Ini suatu bentuk pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua,agar lebih memahami pencegahan korupsi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar terhindar dari praktek korupsi," ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini sangat mendorong pemerintah daerah bersih dan bebas dari korupsi. “Kita yakin, aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini akan menjadi spirit dan dorongan dalam menggelorakan semangat anti korupsi khususnya di kabupaten Limapuluh Kota," tambahnya.
Usai pembukaan, dilanjutkan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tersebut, masing-masing daerah memaparkan progres yang sudah dilakukan serta kendala yang dihadapi. (BD)
