Tanahdatar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Datar kembali mengadakan Rapat Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda tentang Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar Tahun 2017, Selasa (31/ 7) di dalam ruang rapat gedung DPRD setempat.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Irman dan didampingi Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani, dihadiri Bupati tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Fraksi-Fraksi anggota DPRD Tanah Datar, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hardiman, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kabag dan pimpinan OPD, Camat dan Walinagari serta pimpinan partar, ormas dan tokoh masyarakat.
Penetapan ranperda Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar Tahun 2017 untuk dijadikan Peraturan Daerah, sebelumnya Bupati Tanah Datar Datar mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi melalui 9 fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar yang masing-masing disampaikan fraksi Hanura dengan juru bicara Haekal, fraksi Golkar dengan juru bicara Junaidi, fraksi Demokrat dengan juru bicara Nurhamdi Zahari, fraksi Gerindra dengan juru bicara Afrizal, fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Afriman, fraksi PKS dengan juru bicara Istiqlal, fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar, fraksi PPP dengan juru bicara Arianto dan fraksi Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman.
Pendapat akhir fraksi PPP yang disampaikan juru bicara Arianto mengatakan Fraksi Partai Persatuan Pembanguan melihat secara umum realisasi PAD tahun 2017 sebelum semua mencapai target dari yang kita harapkan masih banyak kelemahan, untuk itu setiap urusannya kami berikan catatan penting sebagai pertimbangan untuk Pemerintah Daerah, yaitu, untuk PAD tahun 2018, Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mematangkan perencanaan dan penyusunan APBD dan mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan kerja. Pelaksanaan APBD bisa lebih terarah dan terealisasi sesuai visi, misi dan RPJMD Kabupaten sesuai target yang diharapkan untuk kemanjuan Tanah Datar.
Selanjutnya Fraksi PPP juga meminta Pemerintah Daerah Cq Dinas Kesehatan untuk segera menempatkan Bidan Polindes di Jorong Mawar I dan II yang sudah ditinggal sejak tahun 2015 lalu dan jangan berikan janji yang tidak pasti kepada masyarakat.
Ia juga tambahkan pemerintah daerah segera menentukan nasib tenaga honorer, perawat dan sukarela yang ada di pukesmas se Tanah datar dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai vaksin MR karena menurut MUI belum bisa membedakan vaksin tersebut halal atau haram, tolong jelaskan.
Adapun pendapat akhir Fraksi DPRD terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 itu juga dibacakan oleh 8 Fraksi lain diantaranya dari Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Faksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS.
Selain menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 untuk menjadi Perda, Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar di kesempatan juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Bupati dan jajarannya dengan berhasil meraih beberapa penghargaan ditingkat Provinsi maupun Nasional.
Sebelumnya Bupati dalam laporannya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan keuangan tahun 2017 dan hasil program pembangunan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp166.564. milyar dengan realisasi sebesar Rp172.788 milyar atau naik 103,74%.
Sementara untuk Dana Perimbangan ditargetkan Rp972.518. milyarterealisasikan sebesar Rp928. milyar (95,52%). Selanjutnya, dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp124.351. milyar terealisasikan sebesar Rp122.766. miliyar (98,73%).
Untuk Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp789.856. milyar terealisasi sebesar Rp740.119. milyar (93,70%) sementara Belanja Langsung dianggarkan Rp553.698. miliar terealisasi sebesar Rp478.714. milyar (86,46%), jelasnya.
Pada kesempatan tersebut bupati juga sampaikan bahwa kabupaten Tanah Datar selama tahun 2017 telah mendapatkan 113 buah peghargaan dan prestasi dari berbagai bidang baik tingkat propinsi maupun nasional. penghargaan dan prestasi yang diperoleh tersebut adalah berkat kerjasama semua jajaran dan instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta DPRD Tanah Datar, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerjasama selama ini, pungkasnya.
Dengan telah ditetapkan LKPj Bupati ini menjadi Peraturan Daerah, bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan saya mengadari selama dalam proses pembahasan muncul berbagai pandangan, masukan dan saran yang mungkin menjadi silang pendapat, untuk itu saya juga samapikan permohonan maaf, ucap Irdiansyah.
Dengan telah ditetapkan kedua perda tersebut kami pihak pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan menyiapkan perangkat pendukung, melakukan sosialisasi dan penyebarluasan perda ini kepada masyarakat, semoga ini merupkan yang terbaik untuk kabupaten Tanah Datar kedepannya, harapnya. (Hp)
