Padang - Bertempat di Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatera Barat, Musyawarah Nasional (Munas) Forum Bumdes Indonesia diselenggarakan dengan mengusung tema "Berbeda, Bekerjasama Untuk Kedaulatan Ekonomi Desa".
Kegiatan ini merupakan Munas FBI yang pertama, diselenggarakan berkat adanya dukungan baik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Universitas Negeri Padang selaku Perguruan Tinggi Desa (Pertides).
Acara pembukaan Munas dilaksankaan pada pukul 08.00, (28/8) bertempat di Auditorium UNP. Berbagai latar belakang profesi menghadiri Munas ini seperti Perwakilan 33 Provinsi FBI, Pengelola BUMDes Seluruh Indonesia, Akademisi, BUMN, Penggiat/ Pemerhati BUMDes, serta Media. Beragamnya latar belakang profesi ini menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes di tingkat Nasional sudah sangat menarik minat banyak pihak.
Acara pembukaan sendiri dihadiri oleh, Rektor UNP, Dirjen Pemberdayaan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat mewakili Menteri Desa, Jajaran Pejabat dari Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Febby Dt bangso selaku penggiat BUMDes di Sumatera Barat, serta perwakilan dari beberapa pihak BUMN.
Beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam Munas kali ini adalah pemilihan sekaligus pelantikan pengurus Forum BUMDes Indonesia, Seminar, Diskusi Tematik, Sidang Komisi, Launching kerjasama dan program BUMDes, pemilihan Bumdes terbaik serta kunjungan ke Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam pelaksanaan Munas ini, menitikberatkan terhadap upaya membangun sinergitas dari berbagai pihak yang terangkum dalam sinergitas ABCFGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, Financial Institution, dan Media).
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Taufik Madjid dalam sambutannya mengatakan Pengelola BUMDes tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam mengelola usahanya, sehingga diperlukan kerjasama dengan banyak pihak untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menguatkan BUMDes di seluruh Indonesia.
"Tekad Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa, terus dilakukan. Komitmen itu dirasakan langsung. Lima tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengucurkan dana dalam jumlah besar," ungkapnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pada Tahun 2015, dana desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun kepada 74.093 desa. Tahun kedua, 2016, menjadi Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Di tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan kepada 74.910 desa mencapai Rp 60 triliun. "Pada 2018 mencapai Rp 60 triliun untuk 74.957 desa. Selain itu, dukungan untuk Bumdes juga besar. Tahun 2018 saja, disalurkan Rp 90 miliar," sambungnya.
Menurutnya, banyak BUMDes yang sukses tidak terlepas dari manajemen pelatihan dan pendampingan. Demi meningkatkan kapasitas aparat desa termasuk pemahaman mengenai e-commerce, lanjutnya, Kemendes PDTT pun telah meluncurkan Akademi Desa 4.0 yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan.
"Dalam Akademi Desa 4.0 diajarkan bagaimana mengelola BUMDes secara virtual, jadi masyarakat bisa belajar dan kita fasilitasi. Sehingga target tiap desa punya 1 BUMDes bisa tercapai di 2019. Saat ini ada sekitar 32 ribu BUMDes. Perlu terus disosialisasikan keberhasilan BUMDes supaya bisa menginspirasi desa lain, bisa dicontoh dan dikloning," ujarnya
Kehadiran Forum Bumdes Indonesia, merupakan salah satu bagian dari motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa. Keberadaan Munas Forum Bumdes Indonesia di Padang menjadi kesempatan terbaik untuk bisa melompat lebih tinggi.(dyko)
