Jawa Timur - Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sidiarjo Provinsi Jawa Timur mengelola beberapa program pembangunan menjadi inspirasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk dijadikan rujukan.
Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur, 5 kali lebih luas dari Tanah Datar, mengalami kemajuan yang luar biasa khususnya bidang pariwisata, pengelolaan dana desa serta pelayanan publik.
Sementara Kabupaten Sidoarjo walaupun kabupaten terkecil dikenal sebagai daerah maju dengan PAD yang mencapai Rp. 2 Triliun kerap mendapat penghargaan bidang pembangunan daerah tingkat nasional.
Untuk menambah referensi serta menumbuhkan inovasi-inovasi baru, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi memimpin langsung rombongan studi tiru didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Mukhlis, Sekretaris Dinas PMDPPKB Faisal A, Kabag Humas dan Protokol Syahril serta Camat se Kabupaten Tanah Datar.
Kunjungan ini disambut langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di pendopo bupati, Kamis (9/8/2018).
"Melihat reputasi Kabupaten Banyuwangi yang sudah maju di berbagai bidang, sengaja saya menyertakan camat sebagai perpanjangan tangan bupati di kecamatan untuk menambah referensi sehingga success story Banyuwangi bisa diaplikasikan di Tanah Datar," harap bupati Irdinansyah.
Di kesempatan itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan Kabupaten Banyuwangi sering mendapat kunjungan baik dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan lembaga pusat untuk melihat secara langsung inovasi pembangunan.
Di sektor pariwisata, semenjak sudah mulai beroperasinya Bandara Udara Banyuwangi sangat terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan yang luar biasa untuk melihat keindahan alam terutama pantai-pantainya.
Selain itu jelas Bupati Azwar Anas yang sering diundang menjadi narasumber di tingkat nasioanal, "Minat investor mendirikan hotel di Banyuwangi sangat tinggi, sehingga kami sangat selektif memberi izin dan mereka harus presentasi terlebih dahulu,” jelas Bupati Azwar Anas.
Bahkan Azwar mengatakan, pemerintah daerah hanya mengizinkan pendirian minimal hotel bintang tiga bahkan ke depan minimal bintang empat, untuk hotel melati tidak diizinkan lagi karena kesulitan mengontrolnya namun home stay diperbolehkan.
Di bidang pelayanan publik, Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Mal Pelayanan Publik semenjak bulan Oktober 2017 yang lalu dengan 172 pelayanan dari 21 jenis pelayanan dan melibatkan instansi daerah dan instansi vertikal seperti Imigrasi, BPN, Kementerian Agama, Polres dan lainnya.
“Masyarakat diberi kemudahaan untuk pengurusan izin yang terpusat satu tempat serta penyederhanaan prosedur dan waktu pengurusan yang lebih cepat,” sampainya.
Ditambahkan, untuk memudahkan perencanaan hingga pengawasan, dibangun sistem informasi daerah yang mencakup berbagai bidang sehingga pimpinan daerah, OPD dan masyarakat bisa mengakses informasi untuk berbagai kebutuhan di website.
Di bidang pengelolaan dana desa, sudah diterapkan e-village budgeting untuk 133 desa dari 189 desa yang ada. Selain itu melalui program Smart Kampung, pemerintah kabupaten mendorong desa-desa untuk memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai basis.
“Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro kami rekomendasikan untuk dikunjungi karena sudah menerapkan e-village budgeting ditambah dengan data base desa yang dikelola melalui sistem informasi bahkan Bumdes sudah berjalan baik,” ucap bupati didampingi Asisten Pemerintahan Khairul Ustadi dan Kabag Pemerintahan Desa A. Aziz Hamidi.
Kabupaten Sidoarjo Unggul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jaw Timur, namun demikian penduduknya mencapai 2,1 juta jiwa. Secara ekonomi sangat maju karena memiliki PAD lebih kurang Rp. 2 T, nilai investasi sekitar Rp. 14 T dan volume perdagangan sebesar Rp. 11 T.
Asisten Pemerintahan dan Kesra yang memimpin kunjungan menyampaikan dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai locus karena kabupaten yang dipimpin bupati Syaiful Ilah dan Wabup Nur Achmad S merupakan kabupaten terbaik tingkat nasional dalam hal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Sidoarjo yang diwakili Kabag Pemerintahan Imam Mukri Affandi saat menerima rombongan di aula kantor bupati, Jum’at (10/08/2018), menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha penghargaan tertinggi presiden kepada daerah.
“Sebagai daerah penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi daerah industri dengan berbagai kompleksitas dan permasalahannya,” sampainya.
Di kesempatan itu dilakukan sharing informasi tentang penguatan peran camat dalam mengevalusi APB Desa. “Kewenangan camat harus jelas dan kuat sehingga APB Desa yang diajukan para kepala desa/nagari bisa dievaluasi sehingga program pembangunan di desa/nagari mempunyai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan terukur,” sebut Aziz. (Hp/put)
