Limapuluh Kota - Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi kembali menunjukan prestasi. Kali ini sukses meraih penghargaan atas penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) level 3.
Sebelumnya penghargaan itu diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Danny Amanda kepada Irfendi Arbi disaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Gatot Darmasto di aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, baru-baru ini.
Gatot Darmasto dan Danny Amanda senada mengapresiasi pencapaian level 3 Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Keduanya berharap capaian level itu dapat dipertahankan dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan operasi tangkap tangan (OTT).
“Mendapatkan level 3 itu tentu tidak mudah dan harus didukung oleh dokumen dan implementasinya. Implementasi SPIP ini sangat penting, karena pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK maupun penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kemenpan, mengacu pada penilaian atas pengendalian intern yang dijalankan oleh unit organisasi”, papar Danny.
Dikatakan, SPIP harus menjadi pegangan organisasi dalam melakukan pengendalian pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Dengan SPIP tersebut, akan lebih gampang dalam mengendalikan dan menjalankan sistem.
"Dengan SPIP ini, kita akan lebih gampang mengendalikan dan membuat sistem untuk pengendalian intern," ujarnya sembari mengakui belum semua di daerah di Sumatera Barat yang telah meraih level 3.
Bupati Irfendi Arbi mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar yang selama ini telah mendampingi dan membimbing Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota hingga diraihnya SPIP Level 3 tersebut.
“Kita sangat bersyukur mendapatkan SPIP level 3. Kita menyadari, pencapaian level 3 ini tidak terlepas dari pendampingan dan bimbingan yang diberikan BPKP, serta kerja keras OPD terkait,” papar Irfendi Arbi usai menerima sertifikat penilaian SPIP tersebut, Selasa (9/10) di ruang kerjanya.
Menurutnya, level 3 itu harus terus ditingkatkan. Untuk ini, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerahnya mesti senantiasa meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan tugas pengawasannya.
“Saya akan mengawal terus pelaksanaan SPIP tersebut. Kita tidak mau level SPIP ini turun lagi pada tahun-tahun berikutnya,” tutur Irfendi sembari mendorong seluruh OPD untuk menjadikan penerapan SPIP sebagai sebuah kebutuhan organisasi, meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM.
Terpisah, berbagai pihak di Kabupaten Limapuluh Kota mengapresiasi Bupati Irfendi Arbi atas perolehan level 3 itu. Apalagi level yang diraih tersebut melonjak secara siknifikan dari posisi sebelumnya yang baru berada pada level 1.
Para tokoh itu mengacungkan jempolnya buat Irfendi Arbi bukan hanya karena ia mampu menyuguhkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota secara berturut turut, namun Irfendi juga sukses menggenjot level SPIP dari semula nol, menjadi level 3 sebagaimana target pemerintah pusat yang secara nasional mengharapkan tercapainya maturitas SPIP level 3 pemerintah daerah pada tahun 2019.
Tokoh masyarakat Kecamatan Harau Z. Dt. Rajo Mangkuto, M.Pd yang diminta tanggapannya menyebut bangga dengan Bupati Irfendi Arbi. Sebab, level yang dulunya baru pada angka 1, sekarang langsung melejit menjadi 3.
“Prestasi ini tentu tidak terlepas dari kegigihan Bupati Irfendi Arbi dan keseriusan APIP mengawal esensi SPIP ini,” tutur Dt. Rajo Mangkuto yang juga pengurus LKAAM Provinsi Sumatera Barat dan LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota.
Senada, Ketua Bamus Kenagarian Guguak Fakhri Dt. Sumu juga mengakui Irfendi Arbi seorang bupati yang hebat. Ia optimis dengan naiknya level SPIP itu akan meningkatkan integritas dan kinerja Pemkab Limapuluh Kota.
“Luar biasa, pemerintah daerah di bawah komando Bupati Irfendi Arbi telah mampu mencapai level target nasional. Padahal, sebelumnya daerah ini baru berada pada level 1. Dengan naiknya level tersebut, kita semakin optimis kinerja Pemkab Limapuluh Kota menjadi lebih optimal lagi. Selain itu, dengan level 3 ini diharapkan pemkab Limapuluh Kota akan terhindar dari praktek penyimpangan atau korupsi,” ujar Fakhri. (BD)
