Padangpanjang - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangpanjang tahun anggaran 2019 disahkan, Senin (29/10).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani Walikota Padangpanjang, H Fadly Amran, BBA dan Ketua DPRD Dr. Novi Hendri, SE. M.Si, didampingi Wakil Ketua DPRD, Wakil Walikota dan Penjabat Sekretarias Daerah, di ruang Auditorium Mifan.
Dalam pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Kota Padangpanjang tahun anggaran 2019 antara Banggar DPRD dengan TAPD, disimpulkan dana pendapatan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan, sebelum maupun sesudah pembahasan.
Namun, dalam belanja tidak langsung mengalami penambahan sebesar Rp. 29.000.000,-. Dimana, sebelum pembahasan berjumlah Rp. 253.033.415.992,- setelah pembahasan menjadi Rp. 253.062.415.992,-.
Begitu juga dengan belanja langsung, mengalami penambahan setelah pembahasan sebesar Rp. 3.171.000.000,-, dimana sebelum pembahsan Rp. 335.703.187.930,-, setelah pembahasan menjadi Rp. 338.874.187.930,-.
Sementara, pada penerimaan pembiayaan juga mengalami penambahan setelah pembahasan sebesar Rp. 3.200.000.000,-, dimana sebelum pembahasan sebesar Rp. 69.300.000.000,-, setelah pembahsan menjadi Rp. 72.500.000.000,-.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Padangpanjang H. Fadly Amran, BBA saat dikonfirmasi mengatakan akan berusaha memaksimalkan kembali PAD tahun ini yang mengalami devisit. "Kita akan berusaha memaksimalkan kembali PAD dengan melihat kembali aset - aset dan peluang - peluang yang bisa memberikan peningkatan untuk PAD," jelasnya.
Lebih lanjut Fadly menyampaikan, pihaknya sangat memprioritaskan untuk bidang keagamaan dimana kegiatan-kegiatan yang akan membangun marwah Kota Padangpanjang sebagai Kota Serambi Mekkah.
“Disini kita sangat prioritaskan untuk bidang keagamaan, guna membangun marwah Kota Padangpanjang sebagai Kota Serambi Mekkah. Tidak hanya itu, kita juga akan memberikan beasiswa kepada guru dan pelajar yang berprestasi,” pungkas Fadly. (Del)
