BUKITTINGGI – Permasalahan kependudukan di Sumatra Barat (Sumbar) saat ini masih membutuhkan perhatian lebih dan memerlukan sumber daya yang cukup untuk bisa bekerja maksimal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Dukcapil (DP2KBD) Sumbar, Novrial, menyayangkan hal tersebut karena masih tidak dianggap dan cenderung diremehkan sehingga unit yang mengurusi bidang ini di daerah tidak mendapat perhatian. Pihaknya meyakini, Sumbar masih dilihat 1/3 dari sebelah mata baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Menurutnya, kependudukan dengan berbagai aspeknya akan mendorong peningkatan kualitas penduduk yang pada akhirnya turut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Sebaliknya, jika tak terurus dengan benar, ia berpotensi besar menimbulkan sejumlah dampak yang dapat merugikan dan menghambat pembangunan daerah ke depan.
“Jadi kependudukan itu bukan soal masa lalu, dia adalah masalah sekarang dan masa depan. Ia berpotensi menjadi bom waktu jika kebijakan pemerintahan tidak berbasis pada data kependudukan,” ujarnya di Hotel Gran Malindo, Bukittinggi, Kamis (18/10/2018).
Novrial menyebutkan permasalahan kependudukan akan berdampak terhadap empat hal, yakni terhadapa daya tampung/dukung lingkungan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran, dan ketahanan pangan.
Mengenai daya tampung lingkungan, ia menjabarkan, pertambahan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kemampuan lingkungan (yang kuantitas sumber dayanya terbatas dan tak semuanya terbarukan) untuk menopang kehidupan.
Mengambil contoh ketersediaan air bersih, ia menggambarkan, peningkatan penduduk yang tak diiringi peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih akan menyebabkan penduduk kesulitan mendapatkan air bersih untuk kehidupannya. “Ini nantinya akan mempengaruhi kualitas penduduk kita,” ujarnya.
Hal yang sama terjadi pada angka kemiskinan dan pengangguran. Dijelaskan dia, keduanya merupakan ekses dari peningkatan jumlah penduduk, baik karena kelahiran, atau imigrasi, maupun urbanisasi yang berbanding terbalik dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan lapangan kerja.
Menyangkut dampak kependudukan dengan ketahanan pangan, Novrial mengatakan terdapat hubungan yang erat. Namun, ia mengakui belum menemukan korelasi yang kuat.
“Ke empat, kependudukan akan berdampak terhadap kecukupan garis miring kerawanan pangan. Namun kita belum bisa menemukan korelasi yang kuat karena kompleksnya data,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Analisa Dampak Kependudukan BKKBN, Hitima Wardhani menyebutkan arti penting kependudukan dan kecilnya dukungan terhadap unit pengelolanya. “Masalah kependudukan ini penting, namun dalam masalah dukungan masih sangat kecil,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut sebutnya, Indonesia masih harus berhadapan dengan sejumlah masalah utama kependudukan, disparitas Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di berbagai daerah, disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah, disparitas pencapaian bonus demografi antar wilayah, tingkat pendidikan yang masih rendah, angka kematian ibu yang masih tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, urbanisasi tinggi, dan belum adanya peta jalan penataan dan pengarahan penyebaran penduduk dan urbanisasi.
“Ini ditambah lagi dengan sinkronisasi dan pemanfaatan data belum berjalan dengan baik yang berakibat pada kebijakan kependudukan yang kurang tepat,” pungkasnya.
Disisi lain, Tim Kajian Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumbar, Rusda Khairati menerangkan, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk permukiman serta sarana dan prasarana umum lain yang mengikutinya telah menyebabkan ketersediaan lahan pertanian berkurang secara signifikan.
“Padahal, dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan, dan tentu saja kebutuhan akan lahan pertanian untuk memproduksi pangan tersebut, khususnya lahan sawah, juga meningkat,” paparnya.
(Sumber: Kabarsumbar)
%20WhatsApp%20-%20web.whatsapp.com.jpg)
