Padangpanjang - Setelah ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangpanjang terpilih, Fadly Amran, BBA dan Drs. Asrul dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, atas nama Presiden Republik Indonesia, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/10).
Dalam pelantikan Walikota dan Wakil Walikota hasil pilkada serentak 2018 ini, Irwan Prayitno berpesan agar melaksanakan visi dan misi serta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesegera mungkin, dalam 6 bulan pertama menjabat. Kemudian Gubernur mengingatkan untuk merealisasikan program-program unggulan yang disampaikan saat kampanye.
"Semua potensi kota harus dihimpun kemudian diarahkan untuk tujuan bersama masyarakat. Termasuk potensi sumberdaya manusianya. Di pemerintahan, misalnya, setiap penggantian Walikota selalu ada mutasi besar-besaran karena persoalan dukung mendukung dalam pilkada. Mutasi itu hak setiap Walikota, tapi saya sarankan agar memperhatikan potensi pejabat yang akan diganti. Kalau memang memiliki potensi yang lebih baik untuk dipertahankan, kesampingkan dulu soal dukung mendukung tersebut," ungkap Irwan.
Irwan juga berpesan, agar menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimpun potensi-potensi daerah yang akan dijadikan modal dalam pembangunan kota. Begitu juga dengan konflik yang muncul saat pilkada harus segera diredam dan kembali bersama-sama membangun kota.
"Kepada Wakil Walikota, saya juga berpesan agar memahami tugas dan wewenangnya, sehingga tidak muncul konflik dengan Walikota di tengah jalan. Harus tetap kompak selama menjabat, hindari konflik," tegas Irwan.
Pasca ditetapkan oleh Gubernur Sumbar, Walikota dan Wakil Walikota Padangpanjang sampaikan visi dan misi pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sekaligus pisah sambut dengan kepala daerah lama, Rabu (10/10) di Auditorium Mifan Waterpark and Resort.
Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA didampingi Wakil Walikota Drs. Asrul menyampaikan programnya untuk 5 tahun kedepan. Diantaranya, empat pilar pembangunan yang menjadi prioritas secara continiue, selain melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.
“Salah satu impian kita diprogram 100 hari kerja ini, bisa merealisasikan system siaga 119. Khususnya layanan respon cepat terhadap pasien penderita penyakit jantung. Dan dapat memberikan BPJS gratis kepada seluruh masyarakat Padangpanjang, dengan target 100 persen untuk category klas tiga,” sebut Fadly.
Fadly menambahkan, empat pilar tersebut, yang pertama yakni membangkitkan semangat pembangunan fisik dan keimanan sertan ketaqwaan masyarakat. Yakni melalui program kebijakan berupa perwujudan kampung tahfiz, program cahaya Islami dan subuh mubarakah. Hal ini guna menjadikan Padangpanjang kota Serambi Mekkah yang sejahtera dan bermartabat.
“Dipilar kedua, saya bersama Wakil Walikota Asrul yang telah berpengalaman dibidang pemerintahan juga berkomitmen menjadikan pemerintah yang responsive, amanah dan modern. Di antaranya, pemerintahan Padangpanjang harus diwujudkan menjadi daerah yang terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ucapnya.
Sementara untuk pilar ketiga, Fadly mengatakan, bertekad mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata dengan imbas langsung dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya, menuntaskan sesegera mungkin pembangunan Pasar Padangpanjang dan Islamic Centre.
“Hal ini bertujuan agar masyarakat Padangpanjang dapat segera merasakan efek positif dari program pembangunan tersebut,” jelas Fadly.
Lebih lanjut Fadly menyampaikan, untuk pilar ke empat yakni berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota yang manusiawi dan berkeadilan sosial. Diantaranya, Padangpanjang merupakan daerah yang ramah terhadap anak berkubutuhan khusus.
“Salah satu cita-cita kami yakni menyiapkan sekolah unggul disabilitas. Kemudian prestasi pemuda pemudi di berbagai bidang, dan tekadkan pembangunan Padangpanjang Sport Centre untuk Sumbar. Hal ini juga berkaitan dengan nawaitu kita mewujudkan Padangpanjang menjadi tuan rumah Porprov 2022 mendatang,” papar Fadly.
Sementara itu, Mantan Wakil Walikota, dr. H. Mawardi, MKM pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap visi dan misi pemerintahan Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Asrul.
Mawardi juga menyampaikan wecana program pembangunan yang belum sempat direalisasikan di era masa jabatan 2013-2018 lalu. Di antaranya pergeseran konsentrasi pengembangan kota kearah Selatan, tepatnya di kawasan komplek Islamic Centre.
“Kami bersama Walikota Hendri Arnis menyikapi kondisi keterbatasan luas daerah yang relative kecil, telah memprogram pergeseran konsentrasi pembangunan ke pinggir sisi Selatan kota. Kami yakini di tangan Pak Fadly dan Asrul, semua bisa drealisasikan demi Padangpanjang yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Mawardi.
Mawardi juga menyampaikan, terkait tata kelola pemerintah. Ia berharap agar dapat terwujudnya birokrasi yang bersih dan terpimpin dan penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi SDM.
“Selama ini kami akui belum semua ASN dapat kami tempatkan pada tempat yang tepat, dan kami berharap dikepemimpinan Walikota Fadly dan Wakil Walikota Asrul dapat terwujudnya birokrasi yang bersih dan terpimpin, serta penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi SDM,” papar Mawardi.
Pada kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintah Pemprov Sumbar, Devi Kurnia, SH, MM mengaku optimis dan mengapresiasi Fadly Amran bersama Asrul dalam program visi misi pemerintahan 5 tahun ke depan. Ia yakin, Padangpanjang yang telah bergelimang prestasi selama ini akan jauh lebih baik lagi ke depannya.
Namun Devi juga mengingatkan Fadly dan Asrul akan adanya beragam kendala yang merupakan imbas dari regulasi administrasi serta beragam aturan yang sangat mengikat.
Devi menyebutkan sosok Wakil Walikota yang merupakan seorang pamong senior di pemerintahan selama ini, diyakininya akan mampu menjadi penyeimbang energisitias jiwa entrepreneur walikota yang ber-basic pengusaha.
“Kami berpesan meski ragam regulasi yang akan dihadapi sebagai kendala, tidak akan menghambat kesinambungan pembangunan. Kepala daerah sekarang harus mampu melanjutkan bengkalai program pembangunan di era kepemimpinan terdahulu. Kemudian meski survey kementerian membuktikan 86,9 persen kepala daerah tidak akur, Wako dan Wawako Padangpanjang diharapkan dapat menjaga keabadian kemesraan sampai masa akhir jabatan 5 tahun mendatang,” ungkap Devi. (adv)
