Tanah Datar - Kejaksaan Negeri Tanah Datat memberikan kontribusi nyata setelah dua bulan berjalan selepas diresmikan 13 September 2018 lalu, dimana total tunggakan retribusi pasar raya Batusangkar Rp.800 juta dari tahun 2015 berhasil dipulihkan dan disetor ke kas daerah lebih Rp.400 juta, menjadikan program Jaksa Masuk Pasar (JMP) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar dinilai Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Rabu, (7/11) di aula Kantor Kejari di Pagaruyung.
Kepala Kejari Tanah Datar M. Fatria dihadapan tim penilai Kemenpan RB Gita Aurora dan Putri Rahmawati, Kepala BPS Batusangkar, Kepala BPJS dan kepala OPD Tanah Datar serta undangan lainnya memaparkan, program JMP mampu memberikan dampak nyata terhadap pemerintah daerah.
“Program JMP membuat pedagang lebih patuh dalam laksanakan aturan pasar yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018, sehingga lebih separuh tunggakan telah disetorkan ke kas negara dan tentu Kejari Tanah Datar akan tetap dampingi Pemda melalui program ini,” ungkapnya.
M. Fatria menambahkan, kondisi ideal dan cukup baik yang dicapai Kejari Tanah Datar ini butuh waktu, kerja keras, kerjasama dan komitmen seluruh aparatur dan juga dukungan pihak lainnya.
“Pada awal Saya bertugas tahun 2016 lalu, fasilitas sarana dan prasarana di Kejari ini sangat tidak memadai, seperti halaman masih tanah, tidak ada ruang diversi dan konsultasi serta pos pelayanan hukum dan pelayanan publik sampai belum adanya aplikasi elektronik untuk administrasi masing bidang, dan masih banyak lainnya, namun Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik,” sampainya.
Ditambahkan Kepala Kejari lagi, perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan zona integritas terdiri dari enam area sebagai komponen pengungkit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Sistem Manajemen, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
“Perubahan yang dilakukan yakni membentuk tim dan menyusun rencana pembangunan zona integritas serta komitmen dukung pakta integritas oleh seluruh pegawai dan pejabat Kejari Tanah Datar. Kemudian membangun system e-office, peningkatan disiplin, kompetensi serta memberikan reward kepada pegawai yang punya disiplin dan dedikasi tinggi,” terangnya.
Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai M. Fatria, Kejari telah buat aplikasi Perkara Pidum, bentuk pos pelayanan hukum, maksimalkan TP4D, Jaksa menyapa yang bekerjasama dengan LPP RRI Bukittinggi, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Masuk Pesantren.
“Selain Program Jaksa Masuk Pasar, ada pula Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimana bertugas mendampingi dan memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan tahun 2017 lalu TP4D melakukan pengawalan dan pengawalan 19 kegiatan dan meningkat jadi 26 kegiatan tahun 2018, sehingga penyimpangan korupsi bisa diminimalisir atau di hilangkan,” sampainya.
Selanjutnya M. Fatria juga memaparkan tentang bagaimana antusiasnya siswa dan siswi di sekolah untuk belajar dan mengerti hukum lewat program Jaksa Masuk Sekolah dan Pesantren. “Kita juga laksanakan berbagai program untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang hukum, mulai dari siswa dan siswi, sampai memutar video tentang hukum di sarana videotron di pusat kota Batusangkar. Dan yang tidak kalah bagusnya adalah pengurusan denda tilang kendaraan di Kejari hanya memakan waktu 3 menit saja,” ujarnya.
Diakhir penyampaiannya M. Fatria, Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah masuk 16 besar dari 400-an Kejaksaan se Indonesia dalam penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Semoga dengan segala perubahan yang telah kita lakukan, disamping bermanfaat bagi masyarakat, tentu juga Kejari Tanah Datar sebagai satu-satunya perwakilan Sumbar mampu mengharumkan nama Tanah Datar dan Sumbar di tingkat Nasional,” pungkas M. Fatria.
Selanjutnya Gita Aurora sebagai tim Penilai Zona Integritas dari Kemenpan RB RI dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan, tidak hanya pada Pemerintah Daerah, namun juga dilakukan di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
Gita Aurora sampaikan, dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya. “Sengaja kita tinjau langsung ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar untuk melihat terobosan dan program unggulan yang dilahirkan, apakah memang berbeda dengan daerah lain dan yang terpenting program itu mendukung pelaksanaan kerja kejaksaan itu sendiri,” ujarnya.
Kemudian Gita menyampaikan, sebuah program inovasi ataupun terobosan, tidak selamanya harus bersentuhan atau menggunakan internet. “Kita banyak melihat bahwasanya banyak program unggulan dan inovasi yang memanfaatkan teknologi internet, namun tidak tertutup kemungkinan ada program unggulan yang tidak pakai internet, seperti di Kejari Batusangkar adalah Jaksa Masuk Pasar dan ini harus diberikan apresiasi,” sampai Gita.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan dengar testimoni dari OPD atau instansi lain yang telah bekerjasama dengan program Kejari Tanah Datar.
Seperti yang disampaikan Kadis Koperindag Marwan, ia secara pribadi dan organisasi telah memanfaatkan fasilitas TP4D Kejari Tanah Datar. “Sebelum menjabat Kadis Koperindag, Saya menjabat Kadis Perpustakaan dan Arsip dan bekerjasama dengan TP4D dalam membangun sebuah gedung pustaka, alhamdulillah lancar dan tidak terjadi penyimpangan berkat pengawasan TP4D. Dan sekarang Saya juga rasakan manfaat program Jaksa Masuk Pasar ketika saat ini saya Kadis Koperindag,” sampai Marwan.
Kemudian testimoni dilanjutkan Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kabag Hukum maupun BPJS Batusangkar, dan kesemuanya sepakat program yang diluncurkan Kejari saat ini memang sangat membantu Pemda Tanah Datar. “Kami harap, program yang diluncurkan ini menjadi program intansi, bukan pak Kajari, sehingga kalau pak Kajari pindah atau menjabat di jabatan lebih tinggi, program ini tetap ada dan jalan di Tanah Datar,” sampai Kabag Hukum Jasrinaldi.
Diakhir acara, Gita Aurora menyampaikan terima kasih atas testimoni dan menyampaikan pertemuan hari ini serta data dukung akan dibawa ke Jakarta dan dibawa ke diskusi panel. “Apresiasi terhadap testimoni Bapak sekalian, banyak hal menarik yang bisa dibawa dan diambil pelajaran dan tidak ada salahnya Pemda juga mereplika atau mencontoh apa yang dilakukan kejaksaan, dan semoga Kajari Tanah Datar mampu menjadi yang terbaik nantinya di tingkat Nasional,” ujar Gita diakhir acara.(hp/dvd)
