Padangpanjang – Guna terwujudnya struktur yang kukuh dan berkualitas, Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang laksanakan sosialisasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan tata kelola pelaksanaan swakelola pada pekerjaan konstruksi, di ruang pertemuan Hotel Aulia, Kamis (29/11).
"Memberikan sertifikasi kelayakan bagi pekerja konstruksi menjadi acuan bersama di Kota Padangpanjang untuk memberikan ruang gerak yang lebih, baik bagi penyedia jasa, penyedia pekerjaan maupun unsur daerah," ujar Wakil Walikota Padangpanjang Drs. Asrul saat membuka secara resmi.
Asrul mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kepada penyelenggara jasa konstruksi agar lebih memahami proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan yang semakin baik dan berkualitas.
"Kepada penyelenggara jasa konstruksi kami harap dapat memahami dan mempedomani ketentuan-ketentuan tentang tenaga kerja konstruksi yang berlaku sehingga setiap geliat pembangunan yang berkaitan dengan konstruksi di Padangpanjang berjalan sesuai dengan ketentuan, dan bisa terhindar dari aspek hukum yang bisa datang kapan saja," ujarnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi Nurasrizal, ST, MT menambahkan, sosialisasi ini didasari dari amanat UUD No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, diantaranya mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan kewajiban memiliki sertifikat bagi tenaga kerja konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.
"Saat ini sebanyak 118 orang masyarakat Padangpanjang yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi telah mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi, dan Insyaallah jumlah tersebut akan semakin meningkat," jelas Nurasrizal.
Lebih lanjut Nurasrizal mengatakan, dengan adanya program dari pemerintah dalam peningkatan infrastruktur yang berbasis pemberdayaan masyarakat, diharapkan tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat bisa turut serta berkontribusi dalam pembangunan didaerah mereka masing-masing, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi dapat tercapai.
Pada kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas PUPR Kota Padangpanjang Yas Edizarwin, SH, dan narasumber dari Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat Anrizky, ST, MT. (Del)
