Payakumbuh — Wujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, BKKBN Prov. Sumatera Barat bersama Dinas P3A-P2KB Kota Payakumbuh melaksanakan singkronisasi program dan kegiatan, di ruang rapat Lt. II Balaikota Payakumbuh.
Dalam kegiatan itu BKKBN Provinsi melakukan pendampingan integrasi kebijakan, isu dan indikator Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam RPJMD dan RKPD Kota Payakumbuh.
Walikota Payakumbuh diwakili Asisten I Yoherman diawal sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Sumatera Barat atas terselenggaranya kegiatan singkronisasi dan pendampingan tersebut.
“Saya mewakili Walikota Payakumbuh mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat yang telah bekerja sama dg Dinas P3A-P2KB melaksanakan kegiatan ini,” ungkap Yoherman, Senin (18/3).
Dikatakan, pertambahan penduduk yang cepat dan penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi problem kependudukan yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
“Pertambahan jumlah yang cepat harus diiringi dengan pertambahan kualitas kehidupan mereka. Jika belum seiring, maka disinilah problem yang harus diselesaikan, termasuk salah satunya menahan laju pertambahan melalui program KB,” ujar Yoherman.
Sebelumnya, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Prof. DR. Ir. Rahmat Sani, M.Sc, menyampaikan kegiatan dilangsungkan agar semua dinas maupun stake holder yang ada dapat bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berwawasan.
“Kita sengaja minta hadirkan beberapa dinas terkait seperti Dinas PU, LH, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan lainnya bukan tanpa sebab, karna kegiatan kita ini saling terkaitan dalam mewujudkan pembangunan kependudukan disetiap sektor,” ungkap Rahmat Sani.
Sedangkan Kepala Dinas P3A-P2KB Kota Payakumbuh melalui Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usfa Haryanti melaporkan bahwa Koalisi Kependudukan juga sudah ada di Kota Payakumbuh.
“Kota Payakumbuh juga telah memiliki koalisi Kependudukan berdasarkan SK Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01/KP-SB/I/2017 Periode 2017-2021,” lapor Usfa.
Ditambahkan, Alhamdulillah pembangunan berwawasan kependudukan sudah mulai kita jalankan. Saat ini kita terus meningkatkan koordinasi, kemitraan lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas aparatur terutama PKB. Mohon arahan terus dari BKKBN provinsi.
Kegiatan itu sendiri didasarkan pada UU No. 52 tahun 2009 dan Perpres No. 62 tahun 2010. Dikatakan, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, non pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra kerja. (BD)
