Padang Panjang --- Setahun menyiapkan bakal lokasi rumah data kependudukan (Rumah DataKU), akhirnya Kampung KB Koto Katik memiliki pusat basis data kemasyarakatan tersebut. Rumah ini persis berada di depan Kantor Lurah Koto Katik.
Sebelumnya, sejak dicanangkan pada 8 Agustus 2017, Pokja Kampung KB bersama lurah Koto Katik telah mensurvei beberapa bakal lokasi. Bahkan ada warga yang siap meminjamkan lahannya untuk pembangunan rumah tersebut.
Seiring dengan perjalanan waktu dan adanya keharusan Kampung KB memiliki Rumah DataKU, maka diputuskan memilih tempat yang sekarang. Di samping dekat, rumah ini cocok untuk pusat berkegiatan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang memiliki 4 RT ini.
"Saat ini kami masih menyiapkan fasilitas dan data-data yang menjadi rujukan sekaligus bahan intervensi bagi OPD maupun stake holder lainnya dalam menjalankan program untuk Kampung KB Koto Katik," sebut Maryulis Max, PKB pembina wilayah Koto Katik.
Untuk melengkapi fasilitasnya, ungkap Max, pengurus Pokja Kampung KB sudah menyurati Dinas Kominfo Padang Panjang agar memfasilitasi Wifi di Rumah DataKU ini. Jaringan internet tersebut berguna bagi aktivitas kader dan remaja-remaja yang tergabung di PIK-R Starku Koto Katik.
Di samping juga memudahkan pengurus Pokja dalam mengupdate data di web kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1244 yang merupakan domain resmi yang disediakan BKKBN untuk seluruh Kampung KB di Indonesia.
"Guna mendukung keberadaan rumah ini, kami akan memfasilitasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk membantu penyediaan pojok buku sebagai TBM untuk masyarakat," tambah Lurah Koto Katik, Syafriman Thaib.
Sejak dicanangkan bersama dengan Kampung KB Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, aktivitas kader dan organisasi kemasyarakatan masih dipusatkan di kantor lurah.
"Ke depan, kader PKK, kader KB, LPM, FKPPM, Karang Taruna, PIK-R, Gapoktan, UPPKS, Posyandu dan lainnya akan berkegiatan di Rumah DataKU ini," harap Syafriman.
Pada 2018 lalu, Kampung KB Koto Katik ditunjuk sebagai Kakabiti (Kampung KB Terintegrasi) binaan provinsi Sumatera Barat. Di mana mulai 2019, OPD-OPD tingkat provinsi akan memusatkan program kegiatan mereka di sini sesuai dengan grand design yang telah diusulkan tahun lalu. (*)