Padangpanjang - Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan didampingi Walikota dan Wakil Walikota Padangpanjang, Fadly Amran, BBA dan Drs. Asrul membuka secara resmi Pembinaan Jaringan Partisipasif Dalam Mengawal Keterbukaan Pemerintah dan TOT (Training of Trainer) Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang tahun 2019 di Hall Lantai III Balaikota setempat, Rabu (27/3).
Pada kesempatan tersebut, Basaria Panjaitan menyampaikan secara global, bahwa semuanya harus mengetahui apa faktor utama penyebab terjadinya perlakuan tindak pidana korupsi. Menurutnya, sikap Jujur, transparan, keterbukaan dan mempunyai integritas yang baik merupakan kunci dalam tindak anti korupsi.
“KPK meluncurkan program SPAK bertujuan agar nilai kejujuran dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia. Mulai dari hal yang kecil, peranan perempuan dalam mengajarkan kejujuran merupakan cara yang paling utama untuk pendidikan tindakan anti korupsi," jelasnya.
Begitu juga pada Pemerintahan, dikatakan Basaria Panjaitan, kunci tindakan anti korupsi tersebut harus terlaksana, jika transparan dan keterbukaan Pemko terhadap masyarakat sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yakni kepedulian Pemko tersebut terhadap masyarakatnya.
"Korupsi bisa diatasi apabila keterbukaan tadi berpartisipasi dengan seluruh masyarakat untuk mengawasi yang sudah terbuka itu," tambahnya.
Basaria mengatakan, tugas KPK sendiri, yang tercantum dalam UU No.30 Tahun 2002 pasal 6 menyebutkan tentang melakukan koordinasi dan supervisi yang berhubungan dengan korupsi diseluruh wilayah. Selanjutnya, melakukan pencegahan, penindakan hingga monitoring dalam bentuk kajian.
“Maka dari itu saya mengajak seluruh perempuan khususnya di Kota Padangpanjang, mulai hari ini kita harus berani untuk bilang Saya Perempuan Anti Korupsi", ajaknya.
Sementara itu, Walikota Fadly Amran mengatakan, bahwa Kota Padangpanjang untuk mendapatkan kepercayaan publik telah melakukan salah satu transparasi anggaran. Demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan bersih dari KKN, perlu ada sebuah komitmen dan konsekwensi untuk kita dapat menyusun sebuah program yang baik.
"Berbicara tentang anti korupsi, bukan hanya sekedar kampanye Saya Anti Korupsi, melainkan bagaimana kita dapat menyusun program gerakan yang peranan keikutsertaan publik juga ada didalamnya untuk sama-sama mengawal yang telah kita siapkan tersebut," kata Fadly.
Fadly berharap, pada kegiatan ini dapat melahirkan budaya masyarakat anti korupsi, yang bergerak bersama dalam memprefentasikan apa saja tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
"Jika tidak ada tindakan tersebut, mustahil bagi kita apa yang dicitakan akan berhasil," pungkasnya.(Del)
.jpg)
