Padang -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar secara maraton terus mengawal sejumlah rekomendasi dan temuan kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menyebutkan, sejumlah pelanggaran yang direkap diantaranya, banyaknya pemilih yang diduga ilegal, praktik politik uang, hingga pemberian sembako yang dilakukan untuk memenangkan calon tertentu.
Bawaslu menemukan sejumlah indikasi praktek politik uang, dan pemberian sembako di masa tenang. Salah satu diantaranya yang tertangkap tangan di Kota Solok.
“Ada 10 kasus politik uang yang ditemukan dan tersebar di Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padangpariaman. Informasi temuan politik uang itu, berasal dari laporan dan hasil pengawasan Tim Patroli yang diturunkan ke lapangan,” kata Surya Efitrimen kepada wartawan.
Meskipun belum membeberkan data pelaku politik uang dan partai pengusung Caleg yang tersangkut politik uang, tetapi proses penangannya terus dilakukan oleh Bawaslu Sumbar.
Sementara itu, Pengamat Sosial Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr Eka Vidya mengatakan, saat ini baik di warung-warung kopi, ataupun terutama di media sosial, hampir semua masyarakat mengeluhkan pelaksanaan Pemilu kali ini.
“Masyarakat menginginkan adanya hasil yang jujur, terhadap yang mereka perjuangkan. Ternyata fakta yang terjadi, banyaknya pelanggaran yang ditemukan dan praktik jual beli suara, seakan pihak penyelengara dan pengawasan belum bekerja optimal,” ujar Eka dalam keterangannya kepada wartawan.
Soal banyaknya sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada hasil pemilu, bukan tanpa sebab. Jelas Eka, sikap ini merupakan muara dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, namun berujung tanpa penindakan atau putusan yang jelas.
“Kegelisahan hari ini bukannya tanpa sebab, namun melihat histori. Sebab, terjadi banyak kecurangan, yang tidak terselesaikan dengan jelas. Di luar kecurangan itu hoax atau tidak, namun nyataanya tidak ada penyelesaian dengan jelas,” tegas dia.
Untuk itu Eka menyarankan agar semua ketidakjelasan itu diselesaikan sesuai mekanisme. Karena jika tidak, masyarakat mulai tak percaya dengan lembaga penyelenggara, termasuk juga elit, dan sejumlah media massa yang cenderung berpihak. Dan semua hal ini akan berdampak terhadap turunnya kepedulian masyarakat atas pemilu berikutnya. (*)
