TANAH DATAR – Sidang Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, seluruh fraksi apresiasi kinerja pemkab dalam pencapaian WTP Murni ke 8 dan 7 kali berturut-turut serta prestasi terbaik nasional memperoleh penghargaan perencanaan nasional (PPD) dari Presiden RI.
Dalam Pembicaraan Tingkat I sesi II agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 itu dinilai berhasil membawa nama harum daerah di tingkat nasional.
“Kami dari fraksi PKS sangat mengapresiasikan atas penghargaan WTP Murni dari BPK RI kepada pemerintah daerah, walau masih melihat adanya pertanyaan kami disektor pajak,” ungkap juru bicara fraksi PKS Istiqlal, Selasa (28/05) di Gedung DPRD setempat.
Katanya, potensi pajak bumi serta pajak restoran tidak selama ini tidak terkelola dengan baik, sehingga lenyap dari PAD.
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman dihadiri langsung Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Forkopimda, Pj. Sekda, Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, Kabag, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar Sutan Tunaro dalam kesempatan itu mempertanyakan tentang perhatian pemerintah didunia pendidikan.
“Prestasi yang dicapai perlu diakui, namun disisi lain kami dapat informasi dari masyarakat, dimana ada siswa yang hafizh Al Qur’an tidak diterima di SMP Favorit. Ini mohon penjelasannya, disamping itu minta juga informasi tentang penetapan zonasi dalam penerimaan siswa SMP, dimana kami mendengar yang menetapkan hal ini hanya beberapa guru saja,” tukasnya.
Selepas itu pemandangan fraksi dilanjutkan oleh fraksi PPP, fraksi Hanura, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PDI P, fraksi Bintang Nasdem dan fraksi Demokrat pada umumnya hampir mempertanyakan target pendapatan yang tidak sesuai, yakni Rp.1.29 triliun lebih yang menjadi target, realisasi hanya Rp.1.23 triliun lebih atau di kisaran 94.43%. (P)
