Tanah Datar -- Genap sudah tujuh kali berturut-turut, Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini itu menjadi sangat bermakna, karena kembali diterima bupati bersama ketua DPRD dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar, di bulan suci Ramadhan 1440 H ini.
“Alhamdulillah, kita kembali menerima opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Ini prestasi terbaik yang harus tetap dipertahankan,” ujar Bupati H. Irdinansyah Tarmizi, Selasa (14/5), usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo dengan opini WTP, di Kantor BPK Jl. Khatib Sulaiman Padang.
Pada kesempatan itu, Pemut didampingi Kepala Sub-Auditoriat Sumbar 2 Hari Fitrianto dan Ketua Tim Lili Nugroho, sementara Bupati Irdinansyah bersama Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Pj. Sekda Helfy Rahmy Harun, Asisten Ekobang Edi Susanto, Inspektur Altri Suandi, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Adrion Nurdal.
Bupati mengatakan, selain memang sudah mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, pemeriksaan BPK sangat dibutuhkan karena banyak sisi positifnya. Bagi Pemkab Tanah Datar, tegasnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.
“Penting sekali artinya bagi kami untuk meningkatkan kinerja, sekaligus momen untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari hal-hal menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Manfaat pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan tim BPK sangat kami rasakan,” sebutnya.
Bupati menyatakan, jajaran Pemkab Tanah Datar mengaturkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumbar, karena telah melakukan pembinaan yang intensif, sehingga prestasi dan prestise atas LHP itu bisa terus dipertahankan. Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tanah Datar kali ini, jelasnya, merupakan WTP yang kedelapan kalinya, dan secara berturut-turut merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya; yakni Tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Ini merupakan kabupaten/kota terbanyak meraih Opini WTP di Sumbar.
Irdinansyah mengatakan, dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK itu, pihaknya berharap, hal demikian bisa mempertahankan dan dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lainnya.
Di kesempatan itu, Bupati Irdinansyah menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, dan walinagari serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah karena telah berupaya bekerja maksimal, sehingga Opini WTP itu dapat diraih dan dipertahankan. “Terima kasih atas kinerja terbaik jajaran Pemkab Tanah Datar, terutama Badan Keuangan Daerah (BKD) yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan dukungan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata bupati.
Ketua DPRD Anton Yondra pada kesempatan itu menyatakan, untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, pihaknya tetap mengharapkan bimbingan dari BPK Perwakilan Sumbar. “Sekecil apapun potensi permasalahan keuangan, bisa kita atasi berkat bimbingan dan arahan dari BPK. Agar APBD tetap stabil, kami tetap mengharapkan bimbingan,” sebutnya.
Anton menyebut, perolehan opini WTP yang kedelapan kalinya dengan tujuh kali di antaranya didapat secara berturut-turut setiap tahun itu, jadi pertanda, jajaran Pemkab Tanah Datar terus bekerja keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bersih. Untuk itu, ujarnya, pihak legislatif menghaturkan terima kasih dan akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja di semua aspek.
“Opini WTP yang diperoleh Pemkab Tanah Datar dari BPK ini, menjadi referensi penting bagi legislatif. Dengan opini WTP ini, DPRD akan semakin terbantu dalam menunaikan tugas-tugas pokoknya, terutama di bidang penganggaran dan pengawasan,” sebut Anton.
Menurut Anton, jajaran legislatif akan terus berupaya mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Opini WTP yang diperoleh untuk ketujuh kalinya ini, katanya, menjadi langkah baik untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan daerah, guna mewujudkan visi dan misi daerah menuju Kabupaten Tanah Datar yang madani dengan masyarakat yang sejahtera.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo mengatakan, Kabupaten Tanah Datar memang tercatat sebagai daerah yang kinerja keuangannya terus meningkat. Bahkan, sebutnaya, daerah berjuluk Luhak Nan Tuo itu terbilang terbaik di Sumbar.
“Kabupaten Tanah Datar memang terbilang terbaik. Dengan demikian, opini WTP memang sudah sepantasnya diperoleh. Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD merupakan pernyataan profesional. Sejatinya, seluruh pemerintah daerah memperoleh opini WTP, karena opini itu merupakan standar yang harus dicapai jajaran pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset negara,” kata Pemut.
Diakui, Pemkab Tanah Datar di bawah kepemimpinan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma merupakan daerah yang memiliki komitmen terbaik dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Provinsi Sumatera Barat. Apalagi dalam tiga tahun belakangan, pengelolaan keuangan sudah berbasis akrual dengan tujuh kelompok laporan yang diperiksa, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dengan diterimanya Opini WTP itu, semakin lengkaplah prestasi yang diperoleh Tanah Datar. Pekan kemarin, pasangan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma membawa Tanah Datar menjadi kabupaten terbaik di Indonesia di bidang perencanaan dan pencapaian pembangunan dengan memperoleh Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diserahkan Presiden Joko Widodo.(***)
