Payakumbuh - Untuk mengoptimalkan Rumah Potong Hewan Modern (RPHM) Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh gelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Randang Kantor Balai Kota Payakumbuh.
Diselenggarakannya FGD ini bertujuan untuk mengoptimalkan operasional RPHM Kota Payakumbuh dan menjajaki Potensi pengembangan RPHM Kota Payakumbuh.
FGD dibuka secara langsung Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz dan diikuti oleh Kabag Perencanaan Ditjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan dan Keswan Prvinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sunatera Barat, Kepala Biro Aset Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Veteriner Regional II Bukittinggi, Kepala BPTU Padang Mengatas serta OPD terkait di Lingkungan Pemko Payakumbuh.
Wakil Walikota Payakumbuh, mengatakan, Jumat (12/7), untuk mengoperasikan RPHM dengan Optimal dibutuhkan tenaga teknis yang profesional untuk menggerakkan mesin dan pengawasan pemotongan.
"Selain kebutuhan SDM yang Profesional kita juga harus didukung dengan peralatan yang bagus dan dapat beroperasi dengan baik, dan kondisinya sekarang peralatan kita banyak yang rusak," ucap Erwin.
Ditambahkan, untuk mengatasi Hal ini diperlukan FGD lintas sektor untuk membicarakan pengoptimalan operasional dan rencana pengembangan RPHM Kota Payakumbuh kedepannya.
Menanggapi hal itu Direktur Pusat Penelitian Biotektenolgi LIPI DR. Ir. Syahruddin Said, M.Agr.Sc mengatakan sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan dan melanjutkannya ke Presiden.
"Sekretariat negara sudah meninjau semua projek kita, dan sekarang yang baru disetujui itu baru untuk Universitas Andalas, pengadaan alat laboratorium, jadi artinya ini masih dalam tahapan proses dan semua itu harus kita lalui," jelas Direktur Pusat Penelitian Biotektenolgi.
Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra juga mengatakan sudah mengajukan usulan kepada Kementerian Pertanian melalui dana DAK untuk Memperbaiki Peralatan yang rusak.
"Diharapkan bisa terealisasi di tahun 2020 untuk perbaikan alat-alat yang rusak dan kita juga sudah dapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat," ucapnya.
Dikatakan, kedepannya setelah alat-alat ini diperbaiki dan pemotongan sudah berjalan lancar dapat menimbulkan dampak yang besar untuk produksi daging di Kota Payakumbuh.
Kasubdit Higiene dan Sanitasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan Kementrian Pertanian Drh. Ira Firgorita menjelaskan Setiap RPH itu harus memiliki Sertivikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk memastikan keamanan daging yang beredar dari RPH.
"Karena NKV itu adalah sertivikadi yang dijamin oleh penerintah bersama masyarakat," ujar Ira Firgorita.
Ira juga menjelaskan RPH yang belum pempunyai NKV yang masih dalam pembinaan pemerintah masih bisa beroperasi.
"Tugas dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah bahwa RPH itu belum bisa berjalan dengan optimal karena keterbatasan-keterbasan dari pemerintah daerah," pungkasnya. (BD)
