Payakumbuh - Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Payakumbuh (AMP) bertajuk Kuliah Umum di Halaman Kantor DPRD Payakumbuh, Kamis (26/9), menuntut beberapa hal kepada DPRD Payakumbuh terpantau berlangsung damai.
Koordinator lapangan, Aliansi Mahasiswa Payakumbuh, Ahmad Rozali, menyampaikan di ruang rapat paripurna DPRD, kampus yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Payakumbuh ini yaitu Unand Kampus II, STKIP, STTP, STIH, UMSB, dan STAIDA. Dimana kami juga melakukan Long March menuju Kantor DPRD Payakumbuh yang dimulai dari Kampus II Unand Payakumbuh menuju Labuah Basilang dan melewati Jembatan Ratapan Ibu yang mengarah langsung ke Tugu Adipura dan baru terakhir menuju Kantor DPRD Payakumbuh melalui Jalan Soekarno Hatta.
Dalam aksi tersebut, Ahmad, menjelaskan pihaknya melakukan pernyataan sikap terkait beberapa hal seperti Kajian UU KPK, Tinjau Ulang RUU Pertanahan, RKUHP, dan Kajian Karhutla serta RUU Penghapusan Kekerasaan Seksual, dan hal tersebut harus ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Payakumbuh.
"Kami yang menyatakan diri bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota bersepakat mengeluarkan tuntutan kepada DPR RI melalui DPRD Payakumbuh seperti meminta DPR RI untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian mendesak DPR RI untuk membatalkan pembahasan RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU lain yang tidak pro rakyat, dan mengadili pelaku pembakar hutan termasuk korporasi yang mendalanginya serta mendesak DPRD Kota Payakumbuh setuju dengan tuntutan kami tersebut dan segera menyampaikannya ke Pusat," kata Ahmad.
Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa dalam aksi tersebut Aliansi Mahasiswa Payakumbuh tidak ditunggangi oleh pihak manapun dan itu murni dari gerakan mahasiswa. Kemudian untuk peserta aksi yang digelar di Halaman Kantor DPRD Payakumbuh tersebut adalah mahasiswa bukan pelajar atau dari umum.
"Kalau pun nantinya ada, itu bukan bagian dari Aliansi Mahasiswa Payakumbuh. Maksudnya adalah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan bukan dari kalangan pelajar atau umum. Kami tidak ingin ada penyusup yang merusak aksi kami ini dan merugikan banyak orang," katanya. (BD)
