PADANG - Pembangunan tol Padang-Pekanbaru masih menemui jalan panjang nan berliku. Masalah baru yang timbul adalah proyek tersebut terganjal oleh pembebasan lahan milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku, sudah 36 kali rapat sejak tol akan dibangun, namun persoalan tidak kunjung selesai dan selalu ada saja persoalan baru muncul.
"Ternyata ada lagi masalah, bahkan masalah terbaru dengan PIP yang juga merupakan bagian dari saham pemerintah," ujarnya, Rabu 4 September 2019 di Padang, seperti yang dikutip dari klikpositif.com.
Nasrul Abit berjanji akan memanggil Biro Aset untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Kamis (5/9) akan saya panggil Biro Aset agar segera menyelesaikan dengan PIP," sebutnya.
Dijelaskannya, informasi sementara PIP menggugat soal harga ganti rugi lahan mereka yang dilewati tol Padang-Pekanbaru. Dia berharap PIP ikut mendorong berlangsungnya pembangunan.
"Saya akan dalami nanti apa sebenarnya gugatan PIP ini, kami berharap PIP yang juga bagian dari pemerintah ikut mendorong terlaksananya pembangunan," kata mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu.
Dilanjutkannya, lahan PIP berada dekat dari pemukiman masyarakat kawasan Bypas tidak jauh dari kantor PT. Hutama pada kilometer awal. Sementara diluar itu, kilometer 4,2 sampai kilometer 30 tidak ada kendala dan sedang proses pengerjaan.
"Mudah-mudahan ke depan lancar dan tidak ada lagi masalah," harapnya.
Sementara Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengklaim, untuk pembebasan lahan di Sicincin sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak mulai dari pihak nagari, ninik mamak dan masyarakat.
"Alhamdulillah di Sicincin tinggal pembebasan lahan dan menunggu SK dari gubernur untuk proses ganti rugi. Soal harga ganti rugi sudah aman dan cukup tinggi," ujarnya. (Sumber: klikpositif)
