 |
| Ketua DPRD Mardiansyah bersama jajaran saat ujipetik beras bantuan untuk masyarakat |
Padang Panjang -- Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, A.Md bersama unsur DPRD lakukan ujipetik ke kesejumlah daerah di kota berjuluk serambi mekkah terkait gejolak yang terjadi ditengah masyarakat atas pembagian Beras Cadangan Pemerintah (BCP) oleh Dinsos PKBP3A. Kamis (23/4).
Kerua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah didampingi unsur DPRD Kota Padang Panjang, mengatakan, tujuan kegiatan ujipetik yang dilakukan sebagai bentuk mengukur kuantitas bantuan yang diserahkan ke masyarakat oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPKB PPPA).
"Kita melakukan ujipetik ini bedasarkan laporan dari masyarakat yang telah menerima bantuan berupa Beras dari Dinas Sosial kemarin (red- Rabu 22/4) yang dirasa belum memuaskan warga," ujar Mardiansyah.
Lanjutnya, bantuan berupa beras tersebut di serahkan kepada 8.525 kk warga Kota Padang Panjang dengan jumlah bantuan sebanyak 100 ton beras. Kita melakukan ujipetik ini juga berdasarkan surat edaran dari Menteri Dinas Sosial.
"Ada edaran dari Menteri Sosial melalui Permensos RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pascabencana, maka dari itu sebagai wakil rakyat kita dari DPRD Kota Padang Panjang berusaha untuk meninjau langsung laporan dari masyarakat atas keluhan yang di sampaikan," jelas Mardiasyah.
Lebih lanjut Mardiansyah juga mengatan, Penyerahan bantuan tersebut merupakan program pusat yang dirujuk Provinsi untuk Kota dan Kabupaten se-Indonesia. "Kita akan segera mendesak pemerintah untuk segera dapat mencairakan bantuan yang bersumber dari dana APBD Kota Padang Panjang," imbuhnya.
Sementara itu Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA dan Wakil Walikota Drs. Asrul bersama Forkopimda plus saat menyerahkan bantuan di dua Kecamatan, tepatnya di Kelurahan Silaing Bawah (Barat) dan Kelurahan Koto Panjang (Timur) kemarin Rabu, 23/4, mengatakan, kita telah menyalurkan bantuan berupa beras untuk siapapun masyarakat Kota Padangpanjang yang merasa terdampak Covid-19 sampai saat ini datanya sudah sampai 8.525 KK namun kalau masih ada masyarakat yang merasa terdampak tetapi belum terdaftar bisa mendaftarkan diri ke Dinas Sosial," ucap Fadly.
Fadly menghimbau kepada masyarakat Kota Padangpanjang agar tidak khawatir, kalau untuk makan dan kebutuhan pokok sehari-hari selama 3 bulan kedepan insyaallah sudah disiapkan.
"Bagi masyarakat Kota Padangpanjang yang merasa terdampak akibat Covid-19 ini tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan bisa mendaftarkan diri ke Dinas Sosial dengan syarat harus ber KTP Padangpanjang (warga asli Padangpanjang), "jelasnya.
Selain itu Pemko Padangpanjang juga sudah menyiapkan bantuan berupa uang tunai tetapi waktunya tidak bersamaan dengan beras, "Insya Allah dalam waktu dekat akan kita realisasikan," ucapnya.
Untuk anggaran penanganan Covid-19, lanjut Fadly, Pemerintah Kota Padangpanjang sendiri sudah menganggarkan sebesar Rp.16.676.000.000 Milyar, yang berasal dari Pergeseran beberapa kegiatan di APBD tahun 2019 diantaranya, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa dan lain - lain.
"Nantinya anggaran tersebut akan diperuntukan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 1,42 miliar, RSUD sebesar Rp. 3,6 miliar, BPBD di Tim Posko dan lain-lain sebesar Rp. 2,6 miliar dan untuk Dinas Sosial (Bantuan) Rp. 9 miliar jadi totalnya Rp 16,6 miliar tepatnya Rp. 16. 676.000.000," tambahnya.
Disamping itu, tak lupa Pemerintah Kota Padangpanjang juga akan memaksimalkan penerapan beberapa usaha yang telah dilakukan sebelumnya, seperti tetap berada dirumah, menjaga jarak antar sesama, memakai masker jika memang perlu keluar rumah, menghindari keramaian, menutup tempat wisata serta mencuci tangan pakai sabun.(P)
