Limapuluh Kota - Finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun ini ditetapkan bulan Agustus 2020 mendatang, Nagari Taram mengadakan pelatihan Verivali Data DTKS, bagi Kader yang ditunjuk dalam pendataan data DTKS, Sabtu (11/07).
Wali Nagari Taram Defrianto Ifkar S.Si menyampaikan, kami berharap pelatihan ini akan menjadi suatu pelatihan yang betul-betul sangat di mengerti oleh kader kami peserta pelatihan Verivali ini, supaya pendataan ini tepat sasaran dan tidak menjadi suatu polemik dalam masyarakat.
“Karena nagari kita ini, Nagari Taram, akan menjadi nagari yang akan di tunjuk untuk menjadi nagari statistik di Kabupaten Limapuluh Kota, makanya sangat penting suatu pendataan yang ril dan akurat untuk nagari kita menuju nagari statistik nanti nya,” tegas Defrianto Ifkar.
Disela sosialisasi tersebut, Kadis Sosial Harmen.SH menyampaikan, terima kasih kepada pihak Nagari Taram yang telah melibatkan kami dalam sosialisasi verifikasi pendataan DTKS ini. Kami juga telah merencanakan di periode April, karena kondisi dan situasi bencana nasional covid-19 yang kita hadapi makanya validasi dan sosialisasi ini terkendala, karena pendataan ini sangat penting untuk kita semua.
“Biar tidak lagi ada data-data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran, maka harapan kami dan kita semua supaya nanti nya peserta latihan validasi ini, dapat mengerti dan mendata dengan baik dan tepat sasaran dalam pendataan nanti nya,” ujar Harmen.
Yuhendri Kasi Identivikasi dan juga selaku pendamping dan sekaligus menjadi Narasumber dalam Sosialisi pendataan Data DTKS menyampaikan, data BDT yang sekarang menjadi data DTKS adalah data yang paling utama dalam uu no 13 tahun 2011 tentang penanganan pakir miskin, dan ini lah dasar hukum untuk verifikasi dan validasi pada data DTKS ini.
Disamping itu, Sekretaris Nagari Taram Gusnedi juga menyampaikan, sejauh ini kami juga telah melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat Nagari Taram, tentang bagai mana data yang akan divalidasi dan di verifikasi.
“Agar masyarakat paham tentang data DTKS ini, dan tau siapa-siapa masyarakat yang betul-betul dapat masuk dalam data DTKS ini, supaya tidak ada lagi kecemburuan sosial atau polemik antara masyarakat dan pemerintahan nagari nanti nya,” singkat Gusnedi. (BD)
