 |
Oleh Boy Hadi Kurniawan Direktur Consist (Center for Education and Strategic Studies) |
Pasbana.com -- Sebagai sebuah partai politik PKS telah melakukan suksesi kepemimpinan diberbagai level. Suksesi itu berjalan dengan serentak di seluruh Indonesia. Pada tanggal 29 November 2020 kemarin PKS telah mengadakan Munas dimana terpilih dan ditetapkan DPTP atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS dan pengurus DPP PKS yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu dan Habib Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Presiden dan Sekjen.
Setelah itu PKS mengadakan pula Muswil dan Musda serentak se Indonesia. Muswil PKS se Indonesia diadakan pada tanggal 27 Desember kemarin, sedangkan Musda diadakan pada tanggal 28 Desember. Pada Muswil serentak tersebut DPP PKS telah menetapkan dan mengeluarkan SK pengurus DPTW atau Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah se Indonesia yang terdiri dari Ketua MPW, Ketua DPW dan Ketua DSW beserta jajarannya masing-masing.
Sedangkan pada Musda serentak PKS juga menetapkan struktur DPTD atau Dewan Pimpinan Tingkat Daerah yang terdiri dari Ketua MPD atau Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua DPD atau Dewan Pengurus Daerah dan Ketua DED atau Dewan Etik Daerah beserta masing-masing jajarannya juga.
Menariknya untuk kita cermati, suksesi yang diadakan oleh PKS itu berlangsung tanpa gegap gempita, kemeriahan ataupun keributan. Fenomena saling lempar kursi, meja, saling lobi, saling sikut dan sebagainya tidak kita temukan. Suksesi itu kita lihat berjalan dengan cukup efektif dan efisien, apalagi dimasa pandemi diadakan secara daring yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Sebagai partai kader, PKS tentu memiliki stock kader di daerah-daerah se Indonesia yang kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus inti. Mereka adalah yang mengikuti jenjang pengkaderan organisasi di berbagai level, sehingga mereka memahami mekanisme dan aturan organisasi.
Struktur organisasi di PKS mirip dengan NU, dan Muhammadiyah dan organisasi lainnya, dimana jajaran pengurus inti adalah mereka yang telah terdaftar sebagai anggota, telah mengikuti pengkaderan dan terlibat aktif cukup lama dalam organisasi selama ini sehingga loyalitas nya tidak diragukan.
Sulit bagi orang luar yang tidak mengikuti mekanisme dan syarat sebagaimana diatur dalam AD ART nya untuk tiba-tiba langsung meloncat ke dalam struktur inti partai atau Dewan Pimpinan tadi.
Singkat cerita dalam Muswil kemarin terjadi kejutan dimana Mahyeldi yang barusan terpilih sebagai Gubernur Sumbar mendapatkan amanah baru sebagai Ketua DPW PKS Sumbar. Nampaknya Mahyeldi mendapatkan tugas tambahan dari PKS disamping sukses menjalankan tugas sebagai Gubernur dan sukses juga memenangkan PKS di Sumbar.
Banyak pihak yang bertanya maupun mempertanyakan kebijakan ini. Timbul pro dan kontra. Ada yg menginginkan agar Mahyeldi fokus sebagai Gubernur saja, tidak rangkap jabatan dan sebagainya. Sebaliknya dari pihak PKS sendiri juga memiliki berbagai macam alasan terhadap keputusan tersebut.
Sebagai partai yang sudah cukup lama berkiprah dalam blantika politik Indonesia dari tahun 1998 atau 22 tahun yg lalu, PKS tentu tidak mungkin bermain api atau melempar bola panas memberikan amanah ketua DPW PKS pada Mahyeldi jika nanti akan mengabaikan tugasya sebagai Gubernur, sehingga nanti masyarakat kehilangan trust atas kepercayaan pada Mahyeldi ataupun PKS. Pasti ada alasan yg lebih kuat untuk itu sehingga diputuskan demikian.
Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa kenapa PKS kemudian memutuskan Mahyeldi akhir nya sebagai ketua DPW PKS Sumbar yang juga pernah dijabat nya dulu pada Tahun 2000 sampai 2005. Ada beberapa alasan antara lain :
1. Untuk menyongsong Pemilu 2024. Karena sebagai satu satunya partai yang secara tegas beroposisi tentu memiliki beban yang cukup besar. Harapan sebagian rakyat Indonesia utk menjadi penyeimbang pemerintah yg didukung oleh koalisi gemuk tentu bertumpu pada PKS.
Tentu PKS berharap mendapatkan hasil yang lebih baik pada pemilu 2024 agar dapat merubah peta politik hari ini yang tidak seimbang. Dimana pemerintah didukung oleh Koalisi yg terlalu besar sedangkan oposisi terlalu kecil jumlah nya diparlemen. Bahkan tentu PKS berharap menjdi Partai pemenang Pemilu dan Pilpres sebagaimana yang dicanangkannya dalam Munas kemarin.
Untuk itu PKS meluncurkan berbagai macam strategi. Salah satunya PKS membutuhkan tokoh yang bisa untuk memberikan efek elektoral dan menjadi endorser bagi suara PKS. Dalam hal ini Mahyeldi sebagai salah satu aset kader PKS dinilai mampu untuk memberikan leverage atau daya ungkit bagi PKS terutama di Sumbar yang dinilai oleh para pakar sebagai salah satu basis PKS.
PKS ingin menguatkan positioning dan branding bahwa Mahyeldi dan PKS adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Diharapkan ketokohan Mahyeldi bisa mendongkrak suara PKS. Sebagaimana SBY memberikan efek elektoral kepada naiknya suara Demokrat. Jokowi memberikan efek kepada naiknya suara PDIP. Dan Prabowo yg memberikan efek elektoral bagi suara Gerindra.
Mungkin PKS belajar juga dari kejadian dimana elektabilitas kepala daerah yang juga tokoh PKS, tapi karena berada di luar struktur, sehingga tidak memberi efek elektoral yang berarti bagi PKS atau kurang maksimal.
Akibatnya Perolehan suara sang kepala daerah tidak equivalen dan beririsan dengan perolehan suara PKS. Adanya gap/disparitas yang cukup jauh antara perolehan suara PKS dalam Pileg dengan perolehan suara sang kandidat dalam Pilkada. Maka strategi ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyelaraskan hal tersebut
Nampaknya inilah salah satu alasan terkuat PKS memutuskan Mahyeldi kembali memimpin DPW PKS Sumbar. Mahyeldi diharapkan sukses dalam menjalankan amanah sebagai Gubernur sekaligus juga bisa menaikkan elektabilitas PKS di Sumbar yang juga berguna untuk Mahyedi sendiri nantinya.
2. Untuk persiapan Pilkada tahun 2024. Pada Pilkada 2024 nanti tentu Mahyeldi ingin melanjutkan periode keduanya. Oleh karena itu dia wajib dan sangat membutuhkan partai pengusung dan suara parlemen yang maksimal. Sebagaimana syarat pengajuan calon kepala daerah dia harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang jumlah suaranya di parlemen 20% dari total anggota parlemen.
Oleh karena itu sebagai seorang politisi Mahyeldi memang wajib bekerja secara politik untuk memperoleh dukungan di parlemen yang akan menjadi Pengusung nya nanti Pilkada berikut nya. Dalam hal ini, PKS sebagai Partai utama yang mendukung dan membesarkannya. Karena Gubernur atau kepala daerah adalah jabatan politik. Dia tidak sama dengan PNS atau birokrat yang given atau taken for granted sebagai eksekutif. Kalau kepala daerah tidak punya partai atau tidak didukung partai maka dia akan terkendala atau tidak bisa untuk menjalankan kebijakan karena harus mendapatkan dukungan parlemen.
Apalagi kalau ingin maju Pilkada, dia harus memegang Partai sebagai pengusung nya sesuai aturan perundang-undangan. Apalah artinya mampu dan hebat sebagai nahkoda, kalau tidak punya kapal/kereta maka tidak ada bisa maju.
Banyak kasus kepada daerah incumbent yang gagal maju periode kedua karena gagal mendapatkan kereta atau perahu. Contohnya Bupati 50 kota Irfendi Arbi yang gagal maju untuk periode keduanya karena tidak cukupnya dukungan Partai Politik.
Karena itu alasan kenapa Mahyeldi menjadi Ketua DPW PKS Sumbar adalah untuk mensinergikan kinerja Mahyeldi untuk persiapan pemenanganya ketika maju dalam Pilkada 2024 nantinya. Karena mustahil bagi Mahyeldi tanpa dukungan partai dia bisa maju.
Kalau maju secara independen syarat pengumpulan KTP dan administrasi yang berat, sebagai contoh Fakhrizal dan Genius yang awalnya ingin maju Independen Akhirnya gagal dan terpaksa juga melalui jalur Partai.
3. Karena Jabatan Kepala daerah dan Ketua partai adalah yang lazim bagi para politisi. Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah eksekutif yan berasal dari politik.
Karena itu banyak kepala daerah yang sekaligus menjaga ketua partai di tingkat wilayah ataupun daerah. Bukan hanya Mahyeldi. Rata-rata demikian. Dulu Megawati merangkap juga sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum PDIP. SBY merangkap Ketua Umum Partai Demokrat di akhir masa jabatannya tahun 2013.
Ali Mukhni yang menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman sekaligus Ketua DPW PAN Sumbar. Hendra Joni Bupati Pessel sekaligus Ketua DPW Nasdem Sumbar. Nasrul Abit pernah menjadi Ketua DPW Gerindra Sumbar sebelum diganti oleh Andre rosiade.
Makanya bagi Politisi yang terjun ke arena pilkada atau Pilpres jabatan Ketua partai adalah sesuatu yang mereka kejar untuk mengamankan posisi agar lebih leluasa melakukan lobi politik ke legislatif atau sesama parpol.
Sedangkan dalam praktek nya nanti sebenarnya tergantung pada aspek manajerial dan leadership. Banyak Pemimpin hebat, Direktur dan CEO perusahaan berkelas dunia memiliki beberapa Jabatan atau beberapa perusahaan sekaligus. Dia kan tidak bekerja sendiri. Seorang leader yang hebat tentu memiliki tim yang hebat juga.
Kalau kata Napoleon Hill, memiliki Master Mind atau think thank yaitu tim ahli dan tim utama yang akan memback up tugasnya. Kalau Gubernur akan dibantu oleh Wagub, staf ahli dan Kepala-kepala dinas beserta jajarannya.
Sedangkan Ketua Parpol akan dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala bidang dan jajarannya juga. Sehingga Ketika Mahyeldi menjalankan tugasnyaa sebagai Gubernur maka peran secara internal dan manajerial kepartaian akan diback up pula oleh oleh Wakil Ketua, Sekretaris DPW PKS Sumbar dan jajaran pengurus lainnya.
Artinya jika fungsi fungsi dan pembagian kerja itu berjalan dengan baik tidak perlu khawatir akan terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas yang diemban. Tapi kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjalankan peran tersebut sangatlah dibutuhkan. Jika tidak, maka ibarat pepatah Minang siku capang siku capeh. Saikua Tabang saikua lapeh. Tentu Mahyeldi dan PKS tidak mengingkan hal yang demikian terjadi.
Akhirnya Selamat bertugas kepada Buya Mahyeldi sebagai Ketua DPW PKS Sumbar. Semoga sukses dalam menjalankan tugas besar sebagai Gubernur sekaligus juga sejatinya sebagai Politisi. Wallahu alam bishshawab. (*)
