Payakumbuh - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh yang membidangi kesejahteraan masyarakat turun lapangan ke SMPN 5 dan SMPN 7 Payakumbuh, Rabu (10/3).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Armen Faindal sekaligus Koordinator Komisi C bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota Komisi C seperti YB. Dt. Parmato Alam, Mawi Etek Arianto dan Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah.
Kunjungan Ke SMPN 5 Payakumbuh
DI SMPN 5 Payakumbuh yang berlokasi di Kelurahan Tiakar, para wakil rakyat bersama Kadis Pendidikan diwakili Kabid PAUD dan PNFI Syafni Hasni dan Kasi Sapras Dani Yuliadi disambut Kepala SMPN 5 Payakumbuh Ade Chandra dan jajarannya.
Dewan diajak oleh kepala sekolah Ade Chandra mengecek sarana dan prasarana sekolah, yang paling diperhatikan adalah pagar sekolah, keberadaannya penting bagi keamanan sekolah. Permasalahan lain yang dipaparkannya kepada dewan adalah saluran drainase. Bila terjadi hujan lebat, air merembes hingga ke halaman sekolah dari luar.
"Luas sekolah ini lebih kurang 2 hektar dan menjadi SMP negeri dengan lahan terluas di Payakumbuh, ada siswa sebanyak 311 dengan 11 rombongan belajar," papar Kepsek Ade.
Sementara itu, Kasi Sapras Dani Yuliadi menjelaskan SMPN 5 Payakumbuh tahun 2021 mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) senilai hampir 1 miliar rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk rehab ruang kelas, labor, dan UKS, serta pengadaan peralatan teknologi informasi komputer.
"Perencanaan keseluruhan dari dana DAK ini bakal dimulai di bulan April hingga Juli, kita berharap semoga prosesnya lancar," kata Dani.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Mesrawati menyampaikan guru honor dan pegawai honor harus diperhatikan oleh sekolah, mereka bisa diberi insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesejahteraan mereka jangan sampai dilupakan mengingat peran mereka sama dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang PNS.
"Jangan sampai ada guru honor yang menerima gaji dibawah 1 juta. Majunya sekolah karena guru, mereka kan juga manusia yang meninggalkan keluarga di rumah demi bekerja ke sekolah, tegakah sekolah menggajinya minim? jangan lupakan hal itu, harusnya mereka yang dinomor satukan," kata Mesrawati.
Sementara itu anggota Komisi C Fahlevi Mazni menambahkan keberadaan pagar sekolah sangat penting, karena bila tidak memadai maka masalah keamanan akan rawan dari hal yang tidak diinginkan. Dirinya juga berpesan agar sekolah bisa memperhatikan area di sekeliling sekolah yang dipenuhi semak belukar, potensi hal lain yang tidak diiinginkan juga bisa terjadi.
Senada, YB Dt. Parmato Alam mengatakan DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, dari sarana dan prasarana saja 70 persen sekolah di Payakumbuh sudah baik. Dirinya menyebut kepala sekolah hari ini ibarat manager, punya langkah maju kedepan menyiapkan konsep inovasi. Apa unggulan sekolah, sehingga masyarakat akan melihat keistimewaan dari hal itu.
"Jangan lupa kalau peningkatan mutu pendidikan, salahsatu instrumennya adalah pendidik. Dewan akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru honor, kami melihat tidak seimbang pengabdiannya dengan apa yang mereka terima. Ukurannya guru ini tak bisa dinilai dengan materi, namun minimal untuk memenuhi kehidupan mereka tentu ada standarnya," kata politikus Golkar itu.
"Minimal upah minimum provinsi. Guru ini penting, kalau ini tidak diperhatikan, maka kedepan konsekuensinya menurunnya kualitas pendidikan kita, dan juga seharusnya kita sudah membuka PPPK guru. Persoalannya mau atau tidak? DPRD mendorong karena ini persoalan daerah," pungkasnya.
*Kunjungan ke SMPN 7 Payakumbuh*
Di SMPN 7 Payakumbuh, Komisi C disambut Lurah Napar Helmi Putra, Kepala sekolah Amir dan jajarannya. Terlihat di sekolah aktifitas sibuk melaksanakan pengambilan nilai ujian praktik seni budaya.
Dihadapan wakil rakyat, Amir memaparkan sekolahnya masih butuh pembenahan kepada musala, kemudian untuk WC saat ini cuma 4 pintu, harusnya 14 pintu untuk memenuhi kebutuhan sekolah, jumlah siswa 271 dengan 10 rombongan belajar.
"Kami juga butuh pembenahan kepada lapangan basket di sekolah, biar siswa kami bisa berolahraga serasa seperti di Payakumbuh Bugar," ujarnya.
Para dewan juga mendapat aspirasi dari kisah getirnya guru honorer yang ada di sekolah-sekolah. Mereka masih mendapat gaji minim, meski itu dari dana BOS. Mereka menyampaikan harapan besar kepada DPRD agar mereka bisa diangkat menjadi guru PNS, minimal PPPK.
"Tugas guru honorer sama malahan kadang lebih banyak dari tugas guru PNS kami lihat, untuk itu kami di DPRD akan terus mengawal ini, bagaimana kesejahteraan guru honorer ini menjadi perhatian wali kota," kata Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, kader PAN.
Mawi Etek Arianto menyampaikan ada asprasi dari guru yang disampaikan saat kujungan itu, mereka meminta agar mutasi dan rotasi guru dikaji terlebih dahulu dilakukan karena akan berdampak kepada moril anak dalam belajar karena mereka sudah terbiasa dengan guru tersebut.
"Bahkan guru yang dipindahkan itu ada yang termasuk guru favorit dan wali kelas di sekolah, perlu jadi perhatian Pemerintah Kota," kata Mawi, politisi Gerindra yang terkenal vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Sementara itu, Armen Faindal berpesan kepada pihak sekolah jangan hanya memperhatikan akademis siswa saja, tapi bakat dan minat siswa harus diperhatikan juga asalkan jangan tinggal yang pokok karena sampingan.
"Perlu di bantu anak-anak yang berkegiatan ekstrakurikuler demi menaikkan nama besar sekolah, sehingga peminatnya banyak," ujarnya. (BD)
