Pesisir Selatan -- Untuk mencegah dan menanggulangi banjir di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Bupati Rusma Yul Anwar memerintahkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda mengkaji secara lebih mendalam dan kompherensif.
“Jadi, biar penangananya tuntas,” tegas bupati saat memimpin apel perdana usai libur lebaran 1441 H di Painan, Senin 17 Mei 2021.
Begitu pula halnya dengan Pengelola Taman Nasional (TNKS) agar melakukan pemantauan kondisi tutupan hutan di kawasan hutan Ranah Ampek Hulu Tapan.
“Bila ditemukan kegiatan Ilegal Logging, maka harus dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegas bupati.
Sejumlah nagari di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan memang sering dilanda Banjir. Banjir mulai terjadi sejak 10 Mei 2021.
Kondisi terparah terdapat di Nagari Limau Purut dan Talang Balarik, Binjai dan Nagari Kampung Tangah. Banjir mengakibatkan 1.024 buah terendam. 2 rumah rusak berat, 3 hanyut dan 11 buah fasilitas umum rusak.
Pemkab Pesisir Selatan sendiri telah melakukan langkah normalisasi Batang Tapan sepanjang 86 Kilometer dimulai tahun ini, dengan alokasi dana lebih kurang Rp163 miliar.
Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui dua kementerian. Keduanya adalah Kementerian PUPR dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
“Kami harap cepat selesai. Targetnya memang seperti itu,” ungkap Bupati Rusma Yul Anwar.
Usulan kegiatan normalisasi Batang Tapan difasilitasi Pemprov Sumbar. Sebelumnya, Wakil Bupati Rudi Hariyansmbiayaan telah bertemu dengan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi membicarakan percepatan usulan.
Jika tidak segera dilakukan, lanjut bupati bakal berdampak buruk pada ekonomi masyarakat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan. Tak sedikit kerugian akibat banjir yang kerap terjadi sejak beberapa tahun lalu.
Saat ini, pemerintah daerah sedang menyiapkan pengadaan lahan di area terdampak kegiatan pembangunan. Hal itu sesuai dengan persyaratan yang diberikan pemerintah pusat.
Sebagai antisipasi awal, pemerintah kabupaten membuat tanggul penahan baniir, sehingga dampak luapan Batang Tapan tidak terlalu luas. Tahun ini, alokasi dana yang disiapkan sebesar Rp180 juta.
Secara terpisah, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan wali nagari terkait pendadaan lahan di sepanjang area terdampak normalisasi.
Pengadaan lahan diupayakan melalui skema hibah. Sebah, sebagian besar lahan yang terpakai bukan merupakan kawasan produktif. Sedangkan untuk lahan produktif dilakukan penggantian pada tanaman.
“Kami sudah bicarakan dengan wali nagari. Semoga masyarakat setuju, karena ini untuk kepentingan kita bersama,” sebut camat. (Rilis)
