Sumbar - Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat II, Rezka Oktoberia, melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan atau Kundapil ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, baru-baru ini.
Dalam agenda kundapil tersebut, Rezka secara khusus menemui Kepala BPN Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya sebagai langkah untuk mengetahui persoalan yang membuat lambatnya proses pembebasan jalan tol yang sudah dari 2018 ground breaking oleh Pak Jokowi. Disamping itu Rezka juga meminta untuk segera menuntaskan proses pembayaran ganti rugi menjadi ganti untung kepada masyarakat yang terdampak pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tersebut.
“Sejak Maret yang lalu, bisa dicek di google, saya sudah bersuara soal penyegeraan proses ganti rugi kepada masyarakat Sumatera Barat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini. Dan segera segala hal terkait tahap tahapnya, validasi, pemberian ganti untung, pelepasan objek dan pemutusan hubungan hukum. Saya tegaskan agar Pemerintah segera melakukan ‘ganti untung’, bukan hanya ganti rugi kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol tersebut, Kementerian ATR / BPN terkhusus BPN Sumbar untuk atensi hal ini. Sudah terlalu berlarut larut", ujar Rezka saat ditemui wartawan.
Banyak hal yang ditemukan dilapangan dan juga dari data yang di dapat. Kita akan bahas ini di pusat. Pada saat ini Komisi II DPR RI juga sudah membentuk Panja Mafia Tanah, ini tentunya juga akan saya bahas di komisi. Target awal yang rencananya selesai awal Juni 2021 ini sudah meleset.
“Target selesai sudah pasti meleset dari apa yang direncanakan. Ini sangat disayangkan. Karena jika terus molor, maka pembangunan jalan tol juga akan molor. Jika pembangunan jalan tol molor, maka visi utama kita untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi juga akan semakin lambat,” tandas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Rezka juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran BPN Kabupaten Padang Pariaman untuk segera menuntaskan berbagai masalah yang menjadi penghalang dari keberlanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin ini. Tahapan tahapan proses ini segera tuntaskan, termasuk apa yang menjadi ranah di BPN Provinsi Sumbar juga diselesaikan segera. Fungsi pengawasan yang merupakan bagian dari salah satu fungsi DPR RI akan kita lakukan.
“Saya juga sampaikan kepada BPN Padang Pariaman, jika memang ada hal yang harus disampaikan di pusat, saya sangat welcome untuk jadi penyambung lidah masyarakat Sumbar di pusat sana. Mudah-mudahan dengan adanya sinergi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak, proyek pembangunan jalan tol ini bisa segera selesai dan mendatangkan manfaat yang baik untuk masyarakat,” tutup Rezka. (BD)
