Gubernur Mahyeldi Lantik Pimpinan Baznas Sumbar Periode 2021-2026

Padang -- Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi malam tadi melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumbar periode 2021-2026,  Dr. H. Buchari, S,Ag, Ma menggantikan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Chatib di auditorium Gubernuran. 

Keberadaan Baznas disamping mengelola potensi zakat juga punya fungsi membina Baznas di kabupaten dan kota sehingga juga bisa melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada. 

"Bicara zakat di Sumbar, potensinya luar biasa. Karena itu diharapkan pengurus Baznas yang baru dapat mengapitalisasi potensi yang besar ini dengan mengoptimalkan peluang yang ada sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggalangannya," kata Mahyeldi di Kota Padang, Provinsi Sumbar. 

Karena itu diharapkan pengurus Baznas yang baru dapat mengkapitalisasi potensi yang besar ini dengan mengoptimalkan peluang yang ada sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggalangannya. 

Mahyeldi mengingatkan, keberadaan Baznas di samping mengelola potensi zakat, juga punya fungsi membina Baznas di kabupaten dan kota. Sehingga Baznas Sumbar harus bisa melaksanakan tugas sesuai aturan. Dia menyebut, jumlah pegawai sipil negeri (PNS) di Sumbar ada sekitar 18 ribu orang.

Juga ada potensi pegawai yang bukan pegawai provinsi, tetapi ada di Sumbar. Karena zakat itu. kata Mahyeldi, sebaiknya dan seutamanya dikeluarkan di daerah mereka tinggal atau bekerja sehingga bisa membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

"Ke depan diharapkan antara pemerintah daerah, Baznas, dan MUI di Sumbar harus terbangun komunikasi yang lebih baik, lebih harmonis karena perlu penguatan-penguatan, terutama untuk mendorong masyarakat mengeluarkan zakat setiap bulan," ujar Mahyeldi.

Pada masa pademi yang imbasnya luar biasa diberbagai bidang serta berkurangnya pendapatan pemerintah daerah dan penurunan alokasi dana pusat untuk daerah maka zakat adalah satu jawaban disamping konsep lain yang ada dalam islam seperti waqaf, infak, sedekah. 

Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad yang hadir secara virtual saat pelantikan, berharap Gubernur Mahyeldi bisa memberikan penguatan kepada lembaga Baznas. Sehingga cerita sukses yang ditorehkan saat Mahyeldi menjadi Wali Kota Padang bisa juga dilakukan di tingkat provinsi.

Menurut Noor, Baznas adalah lembaga pemerintah nonstruktural, bukan ormas atau LSM. Karena itu, sambung dia, Baznas harus menempatkan diri sebagai kekuatan pemerintah.(Rel/bd)