Oleh : Afdhal Rizaldi, SE, M.Si, AAP
Pasbana.com -- Perubahan paradigma masyarakat tentang pendidikan yang selaras antara duniawi dengan ukhrowi menyodorkan kita akan sebuah fakta menarik berupa tumbuh dan berkembangnya Sekolah Islam Terpadu di negeri ini.
Fenomena ini tumbuh diawali di kota-kota besar dimana tingkat wawasan masyarakat cenderung lebih tinggi. Namun saat ini fenomena tersebut sudah merambah ke pelosok daerah.
Akan tetapi pesatnya pertumbuhan sekolah berbasis agama tadi juga diiringi dengan meningkatnya biaya sekolah yang harus dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit tersebut. Sehingga banyak terdengar “bisiak kadangaran” di kalangan masyarakat tentang anggapan sudah berubahnya orientasi sekolah-sekolah “mahal” tersebut dari berorientasi mendidik anak bangsa dan generasi harapan ummat menjadi berorientasi materi semata.
Benarkah sekolah-sekolah Islam sekarang sudah berubah menjadi Profit Oriented atau dalam bahasa gaulnya sudah berubah menjadi Matre?
Untuk menjawab hal tersebut, berikut kami uraikan dari sudut pandang akuntansi agar mudah dipahami, independen, objektif, dan pasti. Dan untuk lebih jelasnya, kita ulas dari ujung proses akuntansi itu sendiri yaitu Laporan Keuangan.
Sebagaimana diketahui, dalam organisasi publik-dimana Sekolah termasuk ke dalamnya- laporan keuangan dapat dibagi sekurangnya menjadi lima laporan yaitu Neraca, Laporan Laba/Rugi (Laporan Operasional), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, kita ambil salah satunya yaitu laporan laba rugi.
Dalam akuntansi kita mengenal prinsip Matching costs against Revenues, menyandingkan beban-beban dengan pendapatan. Pendapatan dan beban selaku akun nominal akan ditutup setiap tahunnya ke ril yaitu akun ekuitas/kekayaan bersih. Jika pendapatan lebih besar dibanding bebannya maka kekayaan bersihnya otomatis bertambah, bagitu pula sebaliknya. Inilah yang bisa dilihat pada Laporan Laba Rugi, atau biasa juga disebut Laporan Operasional.
Jika disandingkan Laporan Operasional dari sekolah negeri dan sekolah swasta, maka sebenarnya beban kebutuhan yang harus ditanggung adalah sama. Namun tiba pada pendapatan akan ditemukan perbedaan.
Pendapatan digunakan untuk menutupi beban-beban, ketika beban lebih tinggi dari pendapatan maka ini ibarat besar pasak daripada tiang, atau bahasa minangnya “salero gadang pitih kurang”.
Di sekolah-sekolah negeri, beban-beban yang muncul seperti beban gaji, beban persediaan, beban barang dan jasa, dan kebutuhan lain, ditopang oleh pendapatan yang bersumber dari APBD atau APBN. Untuk gaji Tenaga pendidik dan kependidikan di Sekolah negeri biasanya dan untuk beban-beban operasional lainnya diambil dari kas yang bersumber dari anggaran di Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Pendidikan. Inilah yang menyebabkan sekolah negeri cenderung lebih stabil dari sisi keuangan dan tidak terpengaruh dengan banyak sedikitnya murid, sehingga bahkan bisa membebaskan masyarakat dari segala biaya ketika menempuh pendidikan di sekolah negeri.
Sementara pada sekolah swasta, tenaga Pendidik dan kependidikannya sebahagian besar ditopang dari uang SPP/bulanan yang disetor orang tua setiap bulannya. Karena inilah sumber utama pendapatan sekolah swasta.
Hitungan sederhananya, untuk menggaji 25 Guru di sekolah swasta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000 s/d 1.500.000 per bulannya (dan ini masih jauh dari UMR) sekolah harus mencari dana sebesar Rp. 25 juta sampai dengan 37,5 juta setiap bulannya.
Belum termasuk gaji untuk tenaga TU, penjaga sekolah, beban ATK, dan beban operasional lainnya, termasuk subsidi untuk murid yang kurang mampu, yang semuanya harus rutin dikeluarkan setiap bulannya.
Sebagai contoh, sebuah sekolah swasta Islam di Padang Panjang, menyampaikan bahwa rata-rata beban sekolah setiap bulannya melebihi 60 juta rupiah. Sebuah pembiayaan yang sebenarnya cukup bisa diterima untuk menghadirkan sekolah yang berkualitas dan profesional.
Dengan banyaknya harapan dan ekspektasi orang tua siswa akan kualitas pendidikan yang baik, maka pihak sekolah swasta harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan pendapatan agar minimal sama dengan beban yang harus ditanggunnya.
Hal ini agar keuangan sekolah tidak besar pasak daripada tiang.
Sementara uang pembangunan yang dibayar orang tua ketika awal masuk sekolah peruntukannya sudah jelas. Yaitu untuk perluasan lahan, gedung dan bangunannya. Beda dengan sekolah negeri, yang didukung sepenuhnya dari anggaran negara, jumlahnya bisa ratusan juta hingga milaran.
Uang pembangunan di sekolah swasta sudah pasti dikonversikan menjadi aset berupa tanah atau gedung bangunan, tapi itupun sebahagian besar masih berhutang, kita tinggal melihat Neraca yayasan, berapa perbandingan aset dibanding liabilitas/utang mereka?
Permasalahan keuangan sekolah swasta tak berhenti sampai disitu. Beberapa sekolah swasta ada yang terpaksa berhutang untuk mendirikan bangunan sekolah.
Belum lagi masalahnya bertambah ketika uang SPP bulanan siswa juga macet alias banyak yang menunggak, hal ini rata-rata bisa ditemui di berbagai sekolah swasta. Otomatis arus kas masuk sekolah akan langsung terganggu. Informasi yang Penulis peroleh, tunggakan SPP bulanan ini bisa mencapai 50% setiap bulan dari total SPP yang seharusnya diterima sekolah.
Lengkap sudah masalah keuangan yang harus dihadapi oleh sekolah swasta ini.
Permasalahan keuangan di sekolah swasta juga tidak begitu saja selesai dengan adanya bantuan berupa hibah, dana BOS, atau adanya guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Tetap ada beban kebutuhan sekolah yang belum terselesaikan dengan bantuan dana-dana tersebut.
Diisisi lain, sekolah swasta juga tidak bisa mematok SPP yang terlalu tinggi yang tidak terjangkau oleh masyarakat sekitar, sementara minat masyarakat ke sekolah swasta cenderung naik, akhirnya diambil kebijakan menetapkan SPP yang menengah, dan akibatnya sekolah harus berjibaku setiap bulannya hanya untuk sekedar menutupi kebutuhan minimal mereka.
Dari fakta diatas, anggapan sekolah swasta Islam itu “Matre” atau “Profit Oriented” jelas tidak terbukti dan berdasar.
Dan ketika ada kelebihan dari pendapatan, rata-rata sekolah swasta Islam segera menyalurkan kelebihan itu untuk kebutuhan anak didiknya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan untuk diketahui, beberapa sekolah swasta tidak memberikan gaji bagi Pengurus Yayasannya.
Dari uraian ini, mari kita merubah cara pandang terhadap dunia pendidikan swasta tempat kita mempercayakan anak-anak kita bersekolah. Demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, sekolah swasta sangat membutuhkan sokongan dari para Wali murid.
Dan kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi bagi sekolah-sekolah swasta yang secara transparan dan akuntabel menginformasikan laporan keuangannya kepada khalayak. Keterbukaan informasi keuangan ini patut kita hargai.
Hal tersebut merupakan bukti profesionalitas pengelola sekolah dalam mengelola keuangan di sekolah-sekolah Islam. Semoga dengan kerjasama yang baik antara wali murid dan pihak pengelola sekolah, diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi terbaik di zamannya kelak. Aamiin... (*)
