Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau menandatangani tiga perjanjian kerjasama dalam upaya mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dua daerah.
Tiga perjanjian kerjasama itu masing-masing antara Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura Sumbar dengan Dinas Pangan Perkebungan dan Holtikultura Riau terkait Pengelolaan Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dua daerah.
Kemudian kerjasama Dinas Pangan Sumbar dengan Dinas Pangan Perkebunan dan Holtikultura Riau terkait distribusi serta ketersediaan pangan.
Dan kerjasama antara Satpol PP dua daerah terkait penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah untuk menjaga ketertiban umum di daerah perbatasan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi dihubungi dari Padang, Sabtu (13/11/2021) mengatakan kerjasama yang dijalin adalah bentuk keseriusan untuk pengoptimalisasi pengelolaan potensi daerah untuk mendukung pembagunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembagian sebagian kewenangan pusat ke daerah telah memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk menggali potensi dan sumber pendapatan untuk mendukung implementasi urusan pemerintahan secara optimal.
Namun menyerahan sebagian kewenangan itu masih dibayangi persolan kualitas dan kuantitas sumber daya di daerah baik dari segi SDM aparatur maupun anggaran.
Karena itu daerah harus bisa berfikir kreatif dan inovatif untuk mencarikan solusi, salah satu strategi adalah dengan mengembangkan pola partisipasi, kerjasama dan kemitraan.
Urgensi penyelenggaraan kerjasama antara daerah berbatasan juga didorong dinamika masyarakat yang semakin tinggi yang tidak hanya terbatas dalam daerah tetapi telah merambah lintas provinsi.
"Kerjasama adalah keniscayaan dalam manajemen pemerintahan di masa yang akan datang karena setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing," ujarnya.
Hal itulah yang menjadi titik tolak kerjasama sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan persoalan itu dalam mendukung perkembangan perekonomian dua daerah.
Dengan demikian masing-masing daerah bisa melengkapi kekurangan daerah dengan memanfaatkan kelebihan daerah berdekatan.
"Ke depan diharapkan kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi di berbagai bidang lainnya," katanya.
Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar mengatakan daerah itu memiliki potensi migas kehutanan dan perkebunan seperti karet, kelapa, jagung dan industri hasil kehutanan.
Sesuai RPJMD Riau 2021-2026 ada sejumlah prioritas yang dilakukan diantaranya meningkatkan program SDM, infrastruktur, industri, perekonomian dan pariwisata.
"Kita percaya ke depan kerjasama akan terus bisaberada dalam konteks ini. Apalagi kita akan dihubungkan jalan tol sehingga akses menjadi lebih baik," ujarnya.
Ia berharap kerjasama tersebut bisa membawa kemajuan bagi masyarakat dua daerah dan percepatan pembangunan.
Dalam kesempatan itu ia juga mendorong pengembangan pelabuhan Teluk Tapang, Pasaman yang berdekatan dengan salah satu Kabupaten di Riau yaitu Rokan Hulu.
"Kami juga akan ikut mendorong agar pelabuhan itu bisa dimanfaatkan 2024 sehingga masyarakat Rokan Hulu juga bisa mendapatkan manfaat," ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Riau dan Sumbar digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, di Kediaman Gubernur Riau, Jumat (12/11/2021).
Turut hadir pada acara itu, wakil Gubernur Riau dan jajaran OPD lingkup pemerintah Riau serta jajaran OPD pemerintah provinsi Sumbar.(rel)
