Rapat yang dipimpin langsung oleh gubernur tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pemprov Sumbar, yakni Asisten I, Kesbangpol, Diskominfotik, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Biro Bintal.
Kondisi penangganan Covid-19 dengan angka vaksinasi tinggi, instruksi Mendagri, antisipasi cuaca ekstrim serta persiapan teknis pengamanan pelaksanaan ibadah natal umat nasrani menjadi acuan sekaligus arahan utama gubernur kepada peserta rapat.
Terkait instruksi Mendagri, catatan pentingnya adalah dibatalkannya levelisasi daerah, meniadakan istilah penyekatan, namun tetap ada pembatasan aktifitas publik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Pembatasan aktifitas publik tersebut adalah larangan untuk mengadakan pertemuan dan kerumunan lebih dari 50 orang, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru, meniadakan event perayaan Nataharu di pusat perbelanjaan, mall/hotel. Pusat perbelanjaan, bioskop tetap buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen.
Selain itu, secara khusus gubernur juga meminta agar pengamanan dilaksanakan dengan baik agar kasus seperti yang pernah terjadi di Dharmasraya tidak terulang kembali. "Jangan sampai kasus di Dharmasraya dulu itu terulang lagi saat Natal, yang akan dapat mengganggu ketenteraman dan harmonisasi ummat beragama di Sumbar," harapnya.
"Waspadai kondisi cuaca ekstrim yang saat ini melanda Sumbar. Ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan longsor, banjir dan lain-lain. Kepada OPD terkait harus selalu siaga, waspada, selalu berkoordinasi dan harus siap kapanpun juga dalam menghadapi bencana alam di Sumbar," sambung gubernur.
Secara Umum, Forkompimda Sumbar mendukung semua kebijakan Pemprov dalam menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Termasuk program peningkatan vaksinasi dengan target 70 persen sampai akhir tahun.
Polda Sumbar beserta jajaran juga menyampaikan telah siap bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat saat Nataru yang nanti akan didukung oleh TNI, BIN dan stakeholder terkait lainnya.
Sementara itu, Kanwil Kemenag Sumbar telah menyiapkan Edaran tentang pelaksanaan Ibadah saat Natal kepada Ummat Kristiani dan Kemenag akan melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.(rel/bd)
.jpeg)